Infografis
Djuhandani mengaku penyidik telah memenuhi petunjuk pihak kejaksaan yang sebelumnya sempat mengembalikan berkas terhadap pihak penyidik Polri. Alasannya, pihak jaksa penuntut umum meminta agar penyidik menambahkan pasal dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam berkas perkara dengan tersangka Arsin Cs.
Meski demikian, Djuhandani berkeyakinan jika dalam perkara ini tidak ada unsur Tipikor. Melainkan murni penggelapan soal sertifikat hak guna bangun. Pasalnya, Djuhandani berdalih, berdasarkan hasil diskusi dengan sejumlah ahli termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, belum ditemukannya unsur pidana korupsi dalam kasus ini.
“Dari teman-teman BPK, kami diskusikan kira-kira ini ada kerugian negara di mana ya, mereka belum bisa menjelaskan adanya kerugian negara," kata Djuhandani di Bareskrim Polri, Kamis (10/4/2025).
Djuhandani mengatakan, berdasarkan hasil putusan MK Nomor 25/ PUU 14-2016, tanggal 25 Januari 2017, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki kerugian negara nyata.
Kemudian dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kerugian negara secara nyata haruslah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI atau Badan Pengawas Keuangan Pembangunan BPKP.
"Ini juga merupakan jawaban kami kepada JPU," ucapnya.
Sebelumnya, Kejagung meminta tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyertakan pasal tindak pidana korupsi dalam perkara pemalsuan Sertifikat HGB dan SHM di pesisir Laut Desa Kohod, Tangerang, Banten.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar mengatakan bahwa jaksa peneliti yang bakal menjadi penuntut umum dalam perkara ini telah mengembalikan berkas perkara Arsin Cs kepada penyidik Bareskrim.
Harli mengatakan, pihaknya meminta agar polisi mengembangkan penanganan perkara pemalsuan ini ke arah tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Dongkol Anak Buah Bubarkan Demonstran Tolak UU TNI di DPR, Pramono Habis-habisan Marahi Satpol PP
"Petunjuk JPU agar penyidik melakukan penyidikan dalam perkara ini dengan pasal persangkaan UU Tipikor dan setelahnya berkoordinasi dengan jajaran Pidana Khusus," ujar Harli, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (9/4/2025).
