Prabowo Minta TKDN Lebih Fleksibel, KSPSI: Bukan Barang Konsumsi

Suara.com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat mengungkap terjadinya informasi menyesatkan alias misleading dalam pemberitaan yang beredar soal kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam sarasehan ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4) lalu.

Menurutnya, banyak pihak yang menilai Prabowo akan membolehkan barang tanpa TKDN segala jenis. Padahal, menurutnya kebijakan itu hanya mencakup barang konsumsi saja.

"Jadi yang kami tangkap itu bukan TKDN barang konsumsi, tetapi barang modal yang kita perlu waktu panjang untuk membuatnya," ujar Jumhur kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Jumhur yang hadir dalam sarasehan itu memberi contoh, mengenai impor mesin untuk produksi yang bisa menyerap tenaga kerja dan hasilnya bisa dijual untuk ekspor maupun di dalam negeri. Untuk kasus ini tidak perlu kaku aturan TKDN harus berapa persen. 

"Itu intinya, jadi tidak boleh ada kelambatan dalam dinamika itu," jelas Jumhur.

Semangat pengaturan TKDN, lanjut Jumhur, adalah untuk barang konsumsi atau barang yang sudah bisa dibuat di dalam negeri agar diutamakan. 

Jumhur menunjuk contoh, jika ada kantor Kementerian/Lembaga atau siapapun orang Indonesia membutuhkan printer misalnya, maka harus diprioritas yang sudah diproduksi di dalam negeri. Bukan printer impor.

"Jadi untuk barang konsumsi atau barang yang dipakai untuk kegiatan rutin apalagi dalam jumlah besar, sejauh mungkin harus mengikuti aturan TKDN," tegas Jumhur.

Tapi untuk barang modal yang bisa memberikan nilai tambah untuk produksi barang-barang dan bisa menyerap banyak tenaga kerja, Jumhur mengingatkan jangan terlalu sulit atau rigid pengaturan TKDN-nya.

Baca Juga: Jembatani Prabowo-Megawati, Budi Gunawan Blak-blakan Ungkap Obrolan 4 Mata di Teuku Umar

"Bisa kacau," singkat Jumhur.

Jumhur mengingatkan jangan sampai ada yang mau mengembangkan industri yang pasarnya sudah ada, tenaga kerjanya sudah ada, nilai tambah sudah terhitung, tapi sulit berproduksi karena terkendala aturan TKDN itu.

"Dalam posisi itu saya sama dengan Presiden Prabowo soal TKDN," pungkasnya.

Minta TKDN Fleksibel Demi Jaga Daya Saing

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelum menanggapi posisi TKDN (tingkat komponen dalam negeri) dalam menjaga daya saing perindustrian Indonesia.

Kepala Negara meminta agar TKDN dibuat lebih fleksibel sehingga Indonesia tidak ketinggalan dan kalah dari negara-negara lainnya.

"TKDN dipaksakan kita akhirnya kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah," katanya dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional, dilansir dari laman Antara, Rabu (9/4/2025).

Prabowo mengangggap TKDN yang ada saat ini memiliki kesan terlalu dipaksakan.

Hal ini menurut Prabowo, bisa membuat investor tidak melirik Indonesia dan kemungkinan beralih investasi ke negara lain. Prabowo juga menambahkan, implementasi TKDN bisa diubah mekanismenya dan salah satunya dengan insentif.

TKDN) Mungkin diganti dengan insentif ya," imbuhnya.

Dari sini dia meminta para jajaran kabinetnya untuk lebih realistis terhadap implementasi TKDN ini.

"Sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja," tambah dia.

Prabowo juga meminta pengembangan sumber daya manusia khususnya dari sisi pendidikan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurutnya ini adalah salah satu cara mengatasi kekhawatiran pengembangan produk di dalam negeri.

Selain itu, Prabowo juga tertarik dengan usulan para ekonom seputar prinsip "neck to neck, eye to eye, dan point to point" dalam mendukung industrialisasi di Indonesia.

Menurutnya, prinsip ini bisa mendukung Indonesia untuk menghadirkan kondisi atau situasi yang serupa dengan negara lain, dalam hal menarik investor untuk menanamkan modal di negaranya.

"Saya tertarik dengan usulan neck to neck atau eye to eye itu luar biasa," kata Prabowo.

Terakhir, dia juga kembali menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan deregulasi dengan bijak atau penghapusan regulasi yang dirasakan tidak lagi efektif untuk menjaga iklim industri.

Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih yang berlaku juga untuk memastikan adanya aturan yang berpihak pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Deregulasi itu memang saya berniat memangkas sistem perizinan yang berbelit-belit, terlalu banyak," tegasnya.