Prabowo Minta TKDN Lebih Fleksibel, KSPSI: Bukan Barang Konsumsi

Suara.com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat mengungkap terjadinya informasi menyesatkan alias misleading dalam pemberitaan yang beredar soal kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam sarasehan ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4) lalu.

Menurutnya, banyak pihak yang menilai Prabowo akan membolehkan barang tanpa TKDN segala jenis. Padahal, menurutnya kebijakan itu hanya mencakup barang konsumsi saja.

"Jadi yang kami tangkap itu bukan TKDN barang konsumsi, tetapi barang modal yang kita perlu waktu panjang untuk membuatnya," ujar Jumhur kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Jumhur yang hadir dalam sarasehan itu memberi contoh, mengenai impor mesin untuk produksi yang bisa menyerap tenaga kerja dan hasilnya bisa dijual untuk ekspor maupun di dalam negeri. Untuk kasus ini tidak perlu kaku aturan TKDN harus berapa persen. 

"Itu intinya, jadi tidak boleh ada kelambatan dalam dinamika itu," jelas Jumhur.

Semangat pengaturan TKDN, lanjut Jumhur, adalah untuk barang konsumsi atau barang yang sudah bisa dibuat di dalam negeri agar diutamakan. 

Jumhur menunjuk contoh, jika ada kantor Kementerian/Lembaga atau siapapun orang Indonesia membutuhkan printer misalnya, maka harus diprioritas yang sudah diproduksi di dalam negeri. Bukan printer impor.

"Jadi untuk barang konsumsi atau barang yang dipakai untuk kegiatan rutin apalagi dalam jumlah besar, sejauh mungkin harus mengikuti aturan TKDN," tegas Jumhur.

Tapi untuk barang modal yang bisa memberikan nilai tambah untuk produksi barang-barang dan bisa menyerap banyak tenaga kerja, Jumhur mengingatkan jangan terlalu sulit atau rigid pengaturan TKDN-nya.

Baca Juga: Jembatani Prabowo-Megawati, Budi Gunawan Blak-blakan Ungkap Obrolan 4 Mata di Teuku Umar

"Bisa kacau," singkat Jumhur.