Infografis
Suara.com - Polri telah menerima laporan dari Bank DKI, namun belum bisa membeberkan substansi laporan dan subjek yang dilaporkan tersebut.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi Chaniago mengatakan bahwa laporan tersebut telah diterima oleh pihaknya pada 1 April lalu.
"Benar pada 1 April (2025), kami telah menerima laporan dari pihak Bank DKI," kata Erdi, saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).
Saat ini, lanjut Erdi, pihaknya masih mendalami dan mempelajari soal laporan tersebut.
"Saat ini pelaporan tengah didalami dan dipelajari lebih lanjut," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Layanan Bank DKI melalui aplikasi JakOne Mobile mengalami gangguan layanan sejak tanggal 29 Maret 2025 lalu. Para nasabah mengeluh lantaran kesulitan untuk melakukan transfer antar bank.
Bahkan, nasabah yang ingin melakukan transaksi transfer antar bank harus menarik uang mereka terlebih dahulu baik lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM), maupun kantor cabang, dan menyetornya ke bank tujuan secara manual.
Parahnya, gangguan tersebut terjadi pada momen lebaran Idulfitri 1446 Hijriah. Tak sedikit nasabah Bank DKI yang mengeluhkan hal ini di media sosial.
Hal tersebut kemudian memicu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluapkan kemarahannya saat rapat dengan jajaran direksi Bank DKI di Balai Kota, Selasa (8/4/2025).
Baca Juga: Kecewa dengan Bank DKI, Ketua DPRD DKI: Tapi Jangan Sampai Kosongkan Rekening
Pertemuan ini membahas soal gangguan pada layanan perbankan Bank DKI seperti transfer antarbank dan transaksi QRIS yang terjadi pada masa lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
Momen Pramono ngomel ke direksi Bank DKI ini dibagikan lewat video yang diunggah akun Instagram-nya, @pramonoanungw.
Dalam video itu, Pramono meminta agar Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono dipecat dari jabatannya.
"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," ujar Pramono dalam video.
Tak hanya itu, Pramono meminta agar kasus ini dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ia juga menduga adanya jajaran Bank DKI yang terlibat dalam persoalan ini.
Namun, Pramono tak menjelaskan mengenai peristiwa hukum yang menurutnya perlu dilaporkan ke aparat penegak hukum itu.
"Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam, nggak mungkin," ungkapnya.
Ultimatum Pramono
Ia juga mengultimatum siapapun di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk tidak ikut campur dan berupaya menghalangi proses hukum itu.
"Dan minta untuk, nggak boleh siapapun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapapun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan," kata Pramono.
"Kenapa ini dilakukan? untuk membangun trust kepada publik, bahwa publik ini tidak ada yang terganggu," tambahnya.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga meminta kejadian gangguan layanan perbankan tak terjadi lagi. Apalagi peristiwa serupa sudah terjadi tiga kali.
"(Gangguan layanan) ini yang terakhir. Nggak boleh lagi ada kejadian keempat," katanya.
Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo, menjelaskan alasan dilakukannya pemeliharaan sistem alias maintenance saat masa lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah lalu.
Maintenance ini berujung pada keluhan para nasabah karena tak bisa menggunakan beberapa layanan Bank DKI.
Agus mengatakan, pemeliharaan ini bukan bersifat reguler yang dilakukan tiap jangka waktu tertentu. Ada kesalahan pada sistem yang menjadikan maintenance rutin otomatis dijalankan.
"Aktivasi sistem itu terjadi otomatis. Jadi, ini bukan pemeliharaan reguler. Karena kemudian terjadi aktivasi sistem secara otomatis untuk alasan keamanan," ujar Agus di Kantor Pusat Bank DKI, Selasa (8/4/2025).
Karena sifatnya mendadak, Agus menyebut nasabah tidak mendapatkan pemberitahuan lebih dulu.
Imbasnya, para nasabah mengeluhkan layanan yang tak bisa digunakan seperti transfer antar bank dan transaksi menggunakan QRIS.
"Sehingga, tentunya belum ada pengumuman sebelumnya. Namun, kami telah menyampaikan informasi ini sesudah itu terjadi melalui kanal-kanal resmi Bank DKI," ucapnya.
Meski demikian, Agus membantah adanya serangan siber yang memicu maintenance ini aktif secara otomatis. Ia menyebut hal ini dikarenakan adanya kesalahan pada sistem yang memaksa maintenance demi pengamanan.
"Jadi, karena ada otomasi itu, kemudian sistem harus dimatikan untuk melakukan keamanan, untuk pemeliharaan. Saya kira itu. Justru, ini sistem kita kuat karena kondisinya bisa berjalan," ucapnya.
