Infografis
Suara.com - Kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) kepada keluarga pasien menjadi sorotan publik.
Peristiwa pelecehan itu terjadi di Rumah Sakit Unggulan Nasional (RSUP) Hasan Sadikin, Bandung.
Pengamat Manajemen Kesehatan dr. Puspita Wijayanti menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengawasan obat-obatan berisiko tinggi, struktur pembinaan peserta didik, dan keseimbangan antara beban kerja dengan dukungan psikososial dalam program pendidikan kedokteran.
Diketahui, pada kasus pemerkosaan itu pelaku menggunakan obat anestesi untuk membius korban kemudian melakukan pelecehan seksual di salah satu ruangan rumah sakit.
Puspita menjelaskan bahwa obat anestesi termasuk kategori high alert medication atau obat yang berisiko tinggi menyebabkan cedera serius atau kematian jika digunakan secara tidak tepat.
"Karena itu, pengelolaannya harus ketat, transparan, terdokumentasi, dan terbatas hanya untuk tenaga medis yang berwenang," jelas Puspita dalam keterangannya kepada suara.com, Kamis (10/4/2025).
Puspita juga menerangkan kalau negara telah membuat sejumlah aturan perundang-undangan terkait pembatasan penggunaan obat anestesi yang seharusnya tidak bisa digunakan sembarangan.
“Jika obat anestesi bisa keluar dari sistem distribusi resmi dan digunakan tanpa supervisi, maka itu bukan hanya kelalaian individu. Itu adalah tanda kegagalan struktural dari tata kelola obat, sistem pelaporan, hingga pengawasan klinis,” ucapnya.
Sementara itu pada kasus dokter PPDS berinisial PAP itu, menurut Puspita, seharusnya pelaku tidak memiliki akses bebas terhadap obat anestesi, apalagi menggunakannya di luar kerangka pelayanan pasien yang sah.
Baca Juga: Profil Priguna Anugerah Pratama, Dokter PPDS Tersangka Pemerkosaan Diduga Kelainan Seksual
Apabila hal itu terjadi, maka telah terjadi dua pelanggaran besar. Yakni, akses tidak sah terhadap obat berisiko tinggi, dan penggunaan tanpa otorisasi klinis.
