Infografis
Suara.com - Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Yon Machmudi, beranggapan bahwa upaya kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina tidak harus dilakukan dengan memindahkan warga Gaza ke luar wilayah tersebut.
Menurutnya, rencana Presiden Prabowo Subianto untuk merelokasi seribuan warga Palestina ke Indonesia justru berisiko menimbulkan persoalan baru. Bahkan berpotensi dimaknai sebagai relokasi, yang bisa mengancam hak warga Palestina atas tanah mereka sendiri.
"Kalau kita lihat realitas memang untuk aksi-aksi kemanusiaan yang masuk ke Gaza, itu akan mengalami kesulitan. Termasuk tim medis untuk menjalankan layanan kesehatan, itu juga akan terancam oleh serangan-serangan Israel yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu," kata Yon kepada Suara.com, dihubungi Kamis (10/4/2025).
Namun begitu, ia menilai bahwa aksi kemanusiaan tetap bisa dijalankan tanpa harus mengorbankan posisi warga Gaza. Seperti yang telah dilakukan oleh sejumlah negara di wilayah perbatasan yang lebih aman, seperti perbatasan Mesir atau Yordania.
"Beberapa pengungsi yang ada di sana, intinya kan sebenarnya tidak memindahkan warga di Gaza dan itu bukan dalam rangka relokasi, karena mereka tetap ada di situ," jelasnya.
Dia beranggapan kalau aksi kemanusiaan Indonesia sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus mengevakuasi warga Gaza jauh dari tanahnya sendiri.
"Banyak juga pengungsi sebenarnya yang tidak hanya di Gaza, pengungsi-pengungsi Palestina yang sudah di luar, di Yordan, di Mesir, itu kan juga bisa saja menjadi bagian dari aksi kemanusiaan Indonesia. Tidak harus kemudian memindahkan warga yang ada di Gaza ke luar Gaza," tuturnya.
Sikap itu pun dinilai telah mampu menjawab tantangan internasional yang meminta Indonesia lebih aktif berperan dalam konflik di Gaza.
Ingatkan Prabowo
Baca Juga: Tiba di Ankara, Prabowo Bakal Pidato di Parlemen Turkiye hingga Makan Malam Bareng Erdogan
Presiden Prabowo Subianto diingatkan untuk berhati-hati bila ingin merealisasikan upaya mengevakuasi Warga Gaza, Palestina ke Indonesia.
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI) Yon Machmudi mengemukakan bahwa evakuasi sebaiknya hanya dilakukan kepada Warga Gaza dengan kondisi kerentanan medis.
"Kalau yang dievakuasi itu adalah mereka yang secara medis, terluka, kondisinya rentan, kemudian tidak ada pengobatan yang memadai di Gaza karena rumah sakit hancur, kemudian dibawa ke Indonesia, saya kira itu bisa dipahami," kata Yon kepada Suara.com saat dihubungi Kamis (10/4/2025).
Yon mengingatkan, Pemerintah Indonesia juga harus memahami sikap rakyat Palestina yang tidak mau meninggalkan wilayahnya karena khawatir tidak bisa kembali ke Gaza.
Oleh sebab itu, evakuasi harus dilakukan secara selektif dan hanya dilakukan kepada warga dengan kondisi fisik gawat darurat dan perlu pengobatan intensif.
Bila seleksi tidak dilakukan, maka Pemerintah Indonesia juga harus bisa menjamin kepastian Warga Palestina itu nantinya bisa kembali ke kediaman mereka di Gaza.
Indonesia Lebih Aktif
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan banyak permintaan agar Indonesia bisa lebih aktif lagi berperan mendukung serta mencari penyelesaian atas konflik khususnya di Gaza, Palestina dan umumnya di kawasan Timur Tengah.
Prabowo mengemukakan bahwa alasan sejumlah negara tersebut, karena Indonesia merupakan negara non-blok, dan negara dengan populasi muslim terbesar dunia.
Karena itu, dia berencana lakukan evakuasi terhadap sekitar 1.000 warga Palestina di Gaza.
Prabowo menyatakan perlu meminta persetujuan lima negara Arab untuk mengevakuasi warga Gaza. Negara-negara itu antara lain Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Kelima negara itu akan dikunjungi Prabowo.
Menurut Prabowo, warga Palestina itu nantinya hanya akan sementara berada di Indonesia sampai pulih kembali dan kondisi Gaza telah membaik.
