Infografis
Menurutnya, sangat penting jika pemerintah segera menurunkan BK dan PE hingga nol persen demi bisa menjaga kondusifitas harga panen para petani sawit.
Di sisi lain, Pemerintah juga perlu mengawasi perdagangan berbagai sektor barang dan jasa lainnya, sebagai pendukung perkebunan kelapa sawit, seperti pupuk dan sarana prasarana tidak naik harga jualnya.
Kondisi ini sangat penting bagi petani kelapa sawit, supaya kinerja perkebunan kelapa sawit bisa terus meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat membantu negara menghasilkan devisa dari penjualan CPO dan produk turunannya.
"Petani kelapa sawit dapat berdiri diatas kakinya sendiri dan bekerja keras membantu pemerintah menyuplai kebutuhan pangan dan energi dalam negeri," beber Sabarudin.
Selain itu, SPKS juga mendorong suplai bahan baku pabrik biodiesel berasal dari petani kelapa sawit. Lantaran penerapan mandatori biodiesel hingga B40 di Tahun 2025 ini, masih menjadi ganjalan bagi petani kelapa sawit.
SPKS juga menyoal keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengelola dana hingga puluhan triliun rupiah, penggunaannya sebesar 90 persen lebih, hanya dinikmati pengusaha biodiesel semata.
Di sisi lain, berbagai kesulitan masih mengadang para petani kelapa sawit, guna menggunakan dana sawit yang dikelola BPDPKS.
"Kami mengusulkan dana sawit yang dikelola BPDPKS dapat digunakan langsung bagi kebutuhan sarana dan prasarana petani kelapa sawit,” ujarnya.
"Subsidi biodiesel bisa langsung diberikan melalui insentif harga jual TBS petani yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan Biodiesel nasional," tambahnya.
Baca Juga: Halal Bihalal di Teuku Umar: Sinyal Megawati dan Prabowo Buka Poros Baru?
SPKS memperkirakan adanya keputusan tarif dagang Presiden Donald Trump juga akan mendistorsi permintaan CPO dan produk turunan sehingga akan menurunkan harga jual TBS hasil panen petani. Dia pun memprediksi adanya penurunan harga juga sebesar 2 sampai 3 persen terkait kenaikan tarif Trump tersebut.
