Skandal Pemalsuan Sertifikat di Desa Kohod Mengarah ke Korupsi, Kejagung Desak Ini ke Bareskrim

Kamis, 10 April 2025 | 11:14 WIB
Skandal Pemalsuan Sertifikat di Desa Kohod Mengarah ke Korupsi, Kejagung Desak Ini ke Bareskrim
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar [ANTARA/HO-Kejaksaan Agung]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

“Kami beserta unit melaksanakan gelar, gelar internal kami. Kepada 4 orang tersangka kita putuskan kita laksanakan penahanan,” katanya, di Bareskrim Polri, Senin (24/2/2025) malam.

Setelah ini, lanjut Djuhandhani, pihaknya bakal melengkapi berkas perkara agar bisa segera dilimpahkan ke pihak Kejaksaan.

"Semoga berkas segera P21," katanya.

Adapun, alasan penahanan terhadap Arsin dan tiga tersangka lainnya agar tidak melarikan diri hingga menghilangkan barang bukti.

"Objektivitas penyidik, pertama tentu saja agar tersangka tidak melarikan diri, tersangka tidak melarikan barang bukti, kemungkinan ada barang bukti lainnya," ucap Djuhandhani.

Dalam perkara tersebut, selain Arsin, ada pihak lain yang ikut ditetapkan menjadi tersangka. Diantaranya yakni Sekdes Kohod Ujang Karta, serta dua penerima kuasa SP dan CE.

Pagar Laut di Banten. [Ist]
Pagar Laut di Banten. [Ist]

Meski telah ada 4 orang tersangka, namun keempatnya belum ditahan oleh aparat kepolisian. Saat ini Bareskrim Polri masih melengkapi administrasi untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya.

Dalam dugaan pemalsuan ini, Arsin juga mencatut nama warga Desa Kohod yang dimasukan ke dalam sertifikat tanah yang diterbitkan.

Total ada 263 sertifikat kepemilikan tanah yang diduga dipalsukan Arsin Cs dalam kurun periode Desember 2023-November 2024.

Baca Juga: Kades Kohod Dibidik Denda Rp 48 Miliar, Pengacara: Pernyataan Menteri KKP Tak Berdasar

Sebelumnya, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman merespons langkah Kejagung yang kembalikan berkas perkara soal pagar laut kepada Bareskrim Mabes Polri.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI