Infografis
"Terutama kalau di daerah saya khususnya di tingkat SMP ke SMA. Dan infrastruktur jalan juga buruk. Sehingga penyebab putus sekolah seringkali juga karena infrastruktur jalan yang buruk. Sekolah rakyat yang boarding school ini, ini memang menjadi solusi untuk paling tidak memutus, mengurangi angka kemiskinan tersebut," ujar Annisa saat mendatangi kantor Kemensos.
Dia menuturkan pihaknya telah menyiapkan lahan yang menjadi syarat dari Pemerintah Pusat. Pemda Dharmasraya menargetkan akan membangun dua Sekolah Rakyat.
"Tadi saya mengajukan dua, mudah-mudahan dua-duanya diakomodir. Tapi pada intinya tadi arahannya memang kita harus menyiapkan dulu. Dua ini karena satu memang, kalau bisa mengikuti program Pak Mensos, SD sampai SMA. Tapi satu lagi SMA saja karena memang tingkat putus sekolah paling tingginya di SMA," pungkasnya.
Rekrut Guru
Kekinian Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mematangkan proses rekrutmen guru dan peserta didik serta kurikulum Sekolah Rakyat yang akan segera dibuka pada tahun ajaran baru 2025/2026. Proses itu akan dilakukan dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) no. 8 tahun 2025 terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan ektrem telah diterbitkan.
"Inpres Nomor 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Dan di dalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas," kata Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/4/2025)
Gus Ipul juga telah bertemu dengan Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti untuk mendetilkan tata laksana proses rekrutmen guru dan murid serta kurikulum Sekolah Rakyat.
Usai pertemuan, Mu'ti menyampaikan kalau proses rekrutmen guru itu nantinya akan melalui kontrak kerja individu.
"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat)," kata Mu'ti.
Baca Juga: Direkrut buat Ngajar Fulltime, Menteri Abdul Mu'ti Sebut Guru Sekolah Rakyat Bukan ASN
