Infografis
Suara.com - Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin mengajukan adanya Sekilah Rakyat harus bisa menyediakan aset lahan maupun bangunan dengan luas minimal lima hektare.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa luas itu sebagai standar minimum yang telah ditetapkan untuk menampung berbagai sarana prasarana sekolah.
"Ya minimal untuk tanah ya kalau asetnya asetan lahan itu di atas 5 hektare. Syukur-syukur kalau di atas 10 hektare itu lebih bagus. Karena sarana-prasaranya yang akan lebih lengkap," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Pemda kata Gus Ipul, bisa hanya menyediakan lahan kosong maupun aset bangunan yang bisa digunakan menjadi Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menyampaikan, pembangunan gedung maupun renovasi bangunan bisa diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dia menuturkan kalau standar gedung Sekokah Rakyat akan dibuat serupa di seluruh daerah
"Dibuat oleh PU nanti prototipenya, jadi nanti kembar modelnya itu seluruh Indonesia," ujarnya.
Hingga saat ini, sudah ada sekitar 200 Pemda yang mengajukan usulan pembuatan Sekolah Rakyat. Akan tetapi dari jumlah tersebut baru ada 53 lokasi yang dipastikan gedungnya telah siap dioperasikan menjadi Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran baru 2026/2027 mendatang.
Gus Ipul menambahkan, Kementerian PU telah selesai melakukan survei di 45 lokasi lainnya pada tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua tengah dilakukan survei di 8 lokasi lainnya. Setelah itu, direncanakan masih ada lebih dari 80 lokasi yang sudah diusulkan untuk disurvei.
Salah satu Pemda yang telah mengajukan pengadaan Sekolah Rakyat itu ialah Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat.
Baca Juga: Direkrut buat Ngajar Fulltime, Menteri Abdul Mu'ti Sebut Guru Sekolah Rakyat Bukan ASN
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, mengatakan daerahnya tertarik dengan program sekolah rakyat itu karena dinilai bisa menyelesaikan sejumlah permasalahan utama, yakni kemiskinan ekstrim, tingkat pengangguran yang tinggi, dan putus sekolah.
