Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan phaknya tak ambil pusing apakah PDI Perjuangan bakal bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto atau tidak. Menurutnya, Golkar hanya melihat bagaimana semua elemen bersatu sama-sama membangun bangsa.
Hal itu menyusul adanya pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4) lalu.
"Ini persoalan mau gabung atau tidak itu adalah masalah interen partai masing-masing, Golkar tidak mencampuri," kata Idrus di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Menurutnya, soal komunikasi antar sesama tokoh bangsa adalah sebuah keniscayaan.
"Tetapi komunikasi politik, hubungan, diskusi adalah sebuah keniscayaan sebagai bangsa yang majemuk. Itu, itu saja. Jadi kita tidak mau ikut campuri, mau ikut, mau gabung atau tidak itu adalah intern masing-masing gitu loh ya," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika memang PDIP mau bersama-sama itu patut disyukuri. Hal tersebut akan memudahkan dalam membangun bangsa.
"Nah kalau seandainya bersama-sama dengan kita itu alhamdulillah. Karena berarti kita sudah sama-sama dalam tidak hanya sekadar bersama secara formal dalam rumah besar, tetapi kita betul-betul sudah disitu satu, kesatuan untuk membicarakan program-program pembangunan untuk kepentingan rakyat ke depan," katanya.
"Nah karena itu maka mau tidak mau nanti kita harus ya saling mendukung. Ya dan Golkar sangat tidak setuju misalkan cara-cara yang dilakukan selama ini ya susah melihat orang yang senang. Ya senang melihat orang yang yang sukses," sambungnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan dalam pertemuan tersebut Megawati Soekarnoputri banyak memberikan masukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca Juga: Psikolog Politik Bongkar Strategi Framing di Balik Pernyataan Projo Soal Jokowi dan PDIP
Muzani menyebut salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut soal bagaimana menghadapi tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.
