Infografis
Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mematangkan proses rekrutmen guru dan peserta didik serta kurikulum Sekolah Rakyat yang akan segera dibuka pada tahun ajaran baru 2025/2026. Proses itu akan dilakukan dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) no. 8 tahun 2025 terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan ektrem telah diterbitkan.
"Inpres Nomor 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Dan di dalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas," kata Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/4/2025)
Gus Ipul juga telah bertemu dengan Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti untuk mendetilkan tata laksana proses rekrutmen guru dan murid serta kurikulum Sekolah Rakyat.
Usai pertemuan, Mu'ti menyampaikan kalau proses rekrutmen guru itu nantinya akan melalui kontrak kerja individu.
"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat)," kata Mu'ti.
Abdul Mu'ti juga menambahkan bahwa kualifikasi guru yang telah lulus PPG akan dimintakan kualifikasi. Mu'ti menyampaikan, guru Sekolah Rakyat harus bersedia untuk mengajar fulltime dan selalu berada di sekolah karena sistem yang dibangun berupa boarding atau asrama. Guru-guru itu juga nantinya harus bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran.
Terkait Kepala Sekolah, menurutnya dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya. Bisa disatu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA.
"Untuk BNBA dari Guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April," kata Mu'ti.
Terkait kurikulum, Mu'ti menyampaikan bahwa akan digunakan pada Sekolah Rakyat berbasis individual approach atau pemetaan peserta didik di awal.
Baca Juga: Bicara Miskinkan Koruptor Lewat Perampasan Aset, Prabowo: Apakah Adil Anak-Istrinya Menderita Juga?
"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry, multi exit," katanya.
Selain itu, setiap siswa juga memiliki capaian belajarnya masing-masing. Kendati begitu, Mu'ti menekankan bahwa konsep multi entry, multi exit bukan berarti murid bisa keluar kapan saja. Melainkan hanya bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja.
"Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," jelas Mu'ti.
Sementara itu untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN.
"Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah," pungkas Mu'ti.
Instruksi Prabowo Cari Guru Sekolah Rakyat
Abdul Mu'ti sebelumnya menyebut pihaknya yang akan melakukan rekrutmen guru untuk program Sekolah Rakyat. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sendiri yang menginstruksikannya untuk melakukan perekrutan.
Meski demikian, ia menyebut teknis perekrutan guru untuk Sekolah Rakyat masih dalam tahap pembahasan.
"Nanti masih kita bicarakan lagi, tapi kemarin sudah ada penugasan dari Pak Presiden untuk rekrutmen dosennya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ujar Mu'ti di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
Ia menyebut pembahasan soal ini akan dilaksanakan usai lebaran Idulfitri 1446 Hijriah. Bahasannya mencakup proses rekrutmen yang bisa saja dilakukan lewat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Lalu pihaknya juga akan menentukan berapa jumlah guru yang dibutuhkan untuk program Sekolah Rakyat ini.
"Nanti jumlahnya berapa, mereka dari unsur mana, kita akan bahas lebih lanjut setelah nanti Idulfitri," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menyatakan hingga saat ini ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang.
"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong," ujar Saifullah Yusuf usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Dari jumlah tersebut, saat ini telah tercatat 53 unit yang siap digunakan, dimana sebagian besar merupakan aset milik Kementerian Sosial. Selain itu, saat ini terdapat 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal.
"Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ujarnya.
