Selain itu, setiap siswa juga memiliki capaian belajarnya masing-masing. Kendati begitu, Mu'ti menekankan bahwa konsep multi entry, multi exit bukan berarti murid bisa keluar kapan saja. Melainkan hanya bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja.
"Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," jelas Mu'ti.
Sementara itu untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN.
"Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah," pungkas Mu'ti.
Instruksi Prabowo Cari Guru Sekolah Rakyat
Abdul Mu'ti sebelumnya menyebut pihaknya yang akan melakukan rekrutmen guru untuk program Sekolah Rakyat. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto sendiri yang menginstruksikannya untuk melakukan perekrutan.
Meski demikian, ia menyebut teknis perekrutan guru untuk Sekolah Rakyat masih dalam tahap pembahasan.
"Nanti masih kita bicarakan lagi, tapi kemarin sudah ada penugasan dari Pak Presiden untuk rekrutmen dosennya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ujar Mu'ti di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
Ia menyebut pembahasan soal ini akan dilaksanakan usai lebaran Idulfitri 1446 Hijriah. Bahasannya mencakup proses rekrutmen yang bisa saja dilakukan lewat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Baca Juga: Bicara Miskinkan Koruptor Lewat Perampasan Aset, Prabowo: Apakah Adil Anak-Istrinya Menderita Juga?

Lalu pihaknya juga akan menentukan berapa jumlah guru yang dibutuhkan untuk program Sekolah Rakyat ini.