Siti Zuhro: Stagnasi Bisa Ancam Kredibilitas Pemerintahan Prabowo

Suara.com - Nilai 6 dari 10 yang diberikan Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja pemerintahannya dinilai suatu hal yang wajar.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro memandang penilaian itu sebagai bentuk kejujuran Prabowo sekaligus sinyal kuat kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kinerja secara signifikan.

Dia mengatakan, angka tersebut mencerminkan penilaian yang 'sedang-sedang saja' terhadap kinerja kabinet. Ia mengatakan hal itu wajar, mengingat masa pemerintahan Prabowo belum genap setahun.

"Nilai sedang yang diucapkan Presiden mengandung makna agar semua kementerian/lembaga terus berjibaku menyukseskan visi misi program pemerintah (Asta Cita)," kata Siti kepada Suara.com, Selasa (8/4/2025).

Ia menambahkan, kementerian dengan nomenklatur baru semestinya sudah tuntas dalam satu tahun pertama. Sehingga kabinet bisa mulai lebih cepat menjalankan program-program prioritas, terutama di bidang kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, Siti Zuhro menyoroti masih banyaknya ekspektasi publik yang belum terpenuhi, khususnya di sektor hukum, pelayanan publik, demokrasi, dan kesejahteraan sosial.

“Secara umum, masyarakat menantikan perubahan radikal di bidang hukum, pelayanan publik, politik, demokrasi dan kesra. Publik luas menilai perbaikan kualitas hukum dan penegakan hukum belum oke," ujarnya.

Menurutnya, jika pemerintah tidak segera membenahi tata kelola politik, hukum, dan birokrasi, maka stagnasi bahkan kemunduran bisa terjadi. Hal ini, lanjut Siti, bukan hanya akan menghambat capaian program pemerintah, tetapi juga bisa menurunkan kepercayaan publik.

“Ini bisa jadi momok bagi pemerintah karena akan berpengaruh terhadap kredibilitas dan public trust,” tegasnya.

Baca Juga: Riwayat Pendidikan dan Gelar Najwa Shihab, Trending usai Wawancara Prabowo

Penilaian Prabowo yang jujur terhadap kinerja pemerintahnya sendiri di awal masa jabatan ini pun bisa dibaca sebagai peringatan awal. Kabinet diminta bergerak lebih cepat dan efektif demi menggenapi janji-janji politik yang telah disampaikan kepada rakyat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi nilai untuk pemerintahannya yang sudah berjalan hampir 6 bulan.

Prabowo mengatakan, nilai kinerja pemerintahannya 6 dari 10. Pernyataan itu dia katakan ketika momen diskusi dengan tujuh pemred media nasional di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu (6/4).

"Anda minta saya kasih nilai untuk diri saya dalam 5 bulan, terus terang saja saya bangga sekarang ini saya kasih nilai diri saya 6," kata Prabowo.

Kepala Negara kemudian mengaku bangga dengan nilai tersebut. Sambil berkelakar, Prabowo menyebut kalau nilai itu sudah lolos angka minimal. Meski begitu, Prabowo hanya menilai dirinya 6 lantaran ingin bekerja lebih cepat.

Soroti Banyaknya Demonstrasi

Saat bertemu tujuh jurnalis senior, Presiden Prabowo Subianto juga bicara soal belakangan banyaknya aksi demonstrasi. Dia menilai demo merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurutnya tindakan kekerasan alias abusive dari aparat saat menangani demo perlu diinvestigasi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan pemimpin redaksi IDN Times Uni Lubis dalam wawancara bersama tujuh jurnalis dar tujuh media massa di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Kita sudah sepakat berdemokrasi. Berdemo itu dijamin oleh UUD. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi menurut saya itu biasa aja. Kalau ada abusive ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive,” klaim Presiden Prabowo dikutip pada Selasa (8/4).

Meski mendukung langkah investigasi terhadap aparat yang abusive, Prabowo juga meminta semua pihak tidak tutup mata dengan aksi demo yang menurutnya ada yang murni atau demo bayaran.

“Coba perhatikan secara objektif ya jujur, Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong, ya kan?” ungkap Prabowo.

“Pertama, ada demo melawan efisiensi, demo katanya dana pendidikan akan dikurangi, jadi harus objektif kita juga kita bukan anak kecil Mbak Uni. Kita hormati hak untuk berdemo asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah kalau bakar-bakar ban itu bukan damai,” sambungnya.

Prabowo menyampaikan dalam mengelola suatu negara, kewaspadaan perlu dilakukam dalam melihat ada tidaknya kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin mengadu domba.

Ia lantas menyorot adanya organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO yang dibiayai oleh pihak asing, seperti USAID, yang merupakan lembaga asal Amerika Serikat (AS).

“Pemerintah (AS) telah membubarkan USAID dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua — it's public knowledge. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, demo itu hak tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat,” tutur Prabowo.