Siti Zuhro: Stagnasi Bisa Ancam Kredibilitas Pemerintahan Prabowo

Selasa, 08 April 2025 | 17:47 WIB
Siti Zuhro: Stagnasi Bisa Ancam Kredibilitas Pemerintahan Prabowo
Pengamat politik dari BRIN, Prof Siti Zuhro. (Antara/Zuhdiar Laeis)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Nilai 6 dari 10 yang diberikan Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja pemerintahannya dinilai suatu hal yang wajar.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro memandang penilaian itu sebagai bentuk kejujuran Prabowo sekaligus sinyal kuat kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kinerja secara signifikan.

Dia mengatakan, angka tersebut mencerminkan penilaian yang 'sedang-sedang saja' terhadap kinerja kabinet. Ia mengatakan hal itu wajar, mengingat masa pemerintahan Prabowo belum genap setahun.

"Nilai sedang yang diucapkan Presiden mengandung makna agar semua kementerian/lembaga terus berjibaku menyukseskan visi misi program pemerintah (Asta Cita)," kata Siti kepada Suara.com, Selasa (8/4/2025).

Ia menambahkan, kementerian dengan nomenklatur baru semestinya sudah tuntas dalam satu tahun pertama. Sehingga kabinet bisa mulai lebih cepat menjalankan program-program prioritas, terutama di bidang kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, Siti Zuhro menyoroti masih banyaknya ekspektasi publik yang belum terpenuhi, khususnya di sektor hukum, pelayanan publik, demokrasi, dan kesejahteraan sosial.

“Secara umum, masyarakat menantikan perubahan radikal di bidang hukum, pelayanan publik, politik, demokrasi dan kesra. Publik luas menilai perbaikan kualitas hukum dan penegakan hukum belum oke," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan petani saat Panen Raya Nasional yang dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025) [Suara.com/Antara/Biro Pers Setpres]
Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan petani saat Panen Raya Nasional di Desa Randegan Wetan, Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025) [Antara/Biro Pers Setpres]

Menurutnya, jika pemerintah tidak segera membenahi tata kelola politik, hukum, dan birokrasi, maka stagnasi bahkan kemunduran bisa terjadi. Hal ini, lanjut Siti, bukan hanya akan menghambat capaian program pemerintah, tetapi juga bisa menurunkan kepercayaan publik.

“Ini bisa jadi momok bagi pemerintah karena akan berpengaruh terhadap kredibilitas dan public trust,” tegasnya.

Baca Juga: Riwayat Pendidikan dan Gelar Najwa Shihab, Trending usai Wawancara Prabowo

Penilaian Prabowo yang jujur terhadap kinerja pemerintahnya sendiri di awal masa jabatan ini pun bisa dibaca sebagai peringatan awal. Kabinet diminta bergerak lebih cepat dan efektif demi menggenapi janji-janji politik yang telah disampaikan kepada rakyat.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI