Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengundang 7 jurnalis dari 7 media berbeda di rumah pribadinya yang terletak di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu (6/4/25).
Ketujuh jurnalis tersebut mewawancarai Prabowo dengan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan isu terkini.
Mendengar isu yang diperbincangkan Prabowo dan para jurnalis tersebut, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengaku pembicaraan itu sangat menarik.
“Yang diperbincangkan mereka itu menjadi menarik, katanya banyak hal seputar negara ini yang dibahas. Danantara, kebijakan Trump, RUU TNI, sampai Mas Didit ketemu presiden-presiden sebelum Prabowo,” ungkap Hendri, dikutip dari kanal youtubenya, Selasa (8/4/25).
“Menarik itu,” sambungnya.
Tak hanya soal isu kunjungan putra semata wayang Presiden Prabowo, Didit Hediprasetyo ke rumah para presiden terdahulu
Hendri juga dibuat salah fokus dengan isu Presiden Prabowo yang hendak diundang dalam Kongres PDI Perjuangan.
Rencana pertemuan keduanya ini menurut Hendri tidak menutup kemungkinan akan terjadi reshuffle dalam waktu dekat.
“Kabarnya Pak Prabowo juga akan diundang ke Kongres PDI Perjuangan,” ungkapnya.
Baca Juga: Ketika Presiden Prabowo 6 Kali Bilang "Saya Bahagia"
“Ada juga isu tentang reshuffle kabinet, katanya April ini akan Reshuffle. Menurut saya Reshuffle itu 3 buat presiden. Jadi seorang presiden itu akan lakukan reshuffle kalau ada 3, alasan subjektif like dan dislike, kemudian tentang kinerja, dan subjektif politis,” tambahnya.
Meskipun pada kenyataannya, Presiden Prabowo merasa klop dan nyaman dengan Menteri-menterinya saat ini, Hendri menegaskan tidak akan menutup kemungkinan adanya reshuffle.
“Masalah like dislike yang penting, jadi walaupun Pak Prabowo sudah nyaman dengan menterinya, tidak menutup kemungkinan akan ada reshuffle,” ucapnya.
Pasalnya, Hendri mengungkap jika pada kenyataannya masih saja ada menteri-menteri Prabowo yang membuat gaduh.
Sehingga akan ada kebutuhan untuk melakukan reshuffle.
“Kalau menurut saya ada kebutuhan untuk dilakukannya reshuffle kabinet, karena memang walaupun Prabowo nyaman dengan menterinya, ada beberapa hal menterinya yang membuat gaduh, itu yang paling tidak disukai,” ungkapnya.
Sebelumnya isu kuat soal Reshuffle muncul dan disebut hendak dilakukan usai Lebaran 2025.
Reshuffle kabinet berhembus bersamaan dengan persoalan ekonomi Indonesia yang datang secara beruntun.
Sejumlah Menteri yang dikabarkan akan direshuffle adalah Menteri-menteri di bidang ekonomi.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah bersamaan anjlok dalam beberapa waktu terakhir.
Persoalan ekonomi ini juga berbarengan dengan kebijakan tarif impor AS dari Donald Trump.
Persoalan ekonomi inilah yang menguatkan kabar Presiden Prabowo akan mereshuffle Menteri-menterinya, termasuk Menteri bagian ekonomi.
Salah satu Menteri yang dikabarkan akan direshuffle adalah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Kabar Menkeu Sri Mulyani ini akan direshuffle sudah mencuat sejak pertengahan Maret 2025 lalu.
Namun beredar kabar lagi akan diundur usai lebaran 2025.
Sementara itu, Pengamat Politik, Yusak Farhan berpendapat bahwa pos-pos Kementerian bidang perekonomian yang perlu direshuffle seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pariwisata.
Namun, Yusak menilai bahwa kecil kemungkinan Prabowo akan berani melakukan reshuffle terhadap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai Golkar.
“Saya ragu Presiden Prabowo berani mereshuffle Bahlil. Prabowo sangat mengandalkan dukungan Golkar,” sebut Yusak.
Selain pos-pos Kementerian bidang Perekonomian, pos lain yang dinilai patut dievaluasi adalah Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Disarankan Evaluasi Hasan Nasbi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
Prabowo sendiri mengakui jika Hasan Nasbi teledor saat mengomentari aksi teror kepala babi terhadap redaksi Tempo.
"Intinya evaluasi," kata Sarmuji, Selasa (8/4/2025).
Namun demikian pencopotan atau evaluasi semuanya tergantung presiden.
“Sebenarnya tidak ada gelap, yang ada adalah ketiadaan cahaya," ujarnya.
Menurutnya fungsi komunikasi pemerintahan adalah menghadirkan cahaya, yakni memberikan informasi yang valid dan otoritatif, serta narasi positif.
"Sehingga orang memandang pemerintah itu atau memandang negara ini tidak gelap karena kehadiran cahaya dari komunikasi pemerintah," ucap Sarmuji.
Hasan Nasbi pun diminta belajar dari kesalahan dan memilih dua opsi, yakni perbaikan atau penggantian.
"Ya evaluasi kan ada dua kemungkinan tadi, bisa perbaikan, bisa pergantian. Kalau memang bisa diperbaiki dalam proses ini, mungkin ada proses belajar untuk tidak menjawab dengan tergesa-gesa untuk lebih memiliki perspektif yang positif terhadap masukan orang lain atau lebih berempati terhadap kondisi orang lain ya itu bagus juga," tegasnya.
Kontributor : Kanita
