Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memberi nilai 6 dari 10 untuk kinerja pemerintahannya sendiri.
Terkait itu, pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ahmad Sabiq menilai angka tersebut mencerminkan bahwa Presiden menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
"Nilai 6 dari 10 bisa dibaca sebagai pengakuan bahwa masa awal pemerintahannya belum sepenuhnya memuaskan, baik di mata publik maupun menurut penilaian internal," kata Sabiq kepada Suara.com, dihubungi Selasa (8/4/2025).
Nilai itu bisa menunjukan kalau Prabowo menyadari adanya ekspektasi tinggi dari publik terhadap pemerintahannya. Sehingga nilai itu mencerminkan kesadaran akan janji-janji yang belum semuanya dirasakan masyarakat.
"Memberi nilai 6 untuk pemerintahannya sendiri menunjukkan ia sadar banyak janjinya belum terasa," imbuhnya.
Pernyataan Prabowo ini pun memunculkan pertanyaan: apakah ini akan menjadi pintu masuk menuju evaluasi besar atau bahkan perombakan kabinet?
Terkait itu, Sabiq tak buru-buru menyimpulkan. Menurutnya, apakah akan ada perubahan struktur pemerintahan sangat bergantung pada sejauh mana Presiden menindaklanjuti refleksi tersebut.
"Itu sangat tergantung pada tindak lanjut dari evaluasi atau otokritik itu sendiri. Jika tidak ada langkah korektif yang substansial dalam tata kelola pemerintahannya, maka bisa dianggap hanya sebagai retorika politik atau omon-omon belaka," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi nilai untuk pemerintahannya yang sudah berjalan hampir 6 bulan.
Baca Juga: Wawancarai Presiden Prabowo, Ekspresi Najwa Shihab Tuai Perbincangan
Prabowo mengatakan, nilai kinerja pemerintahannya 6 dari 10. Pernyataan itu dia katakan ketika momen diskusi dengan tujuh pemred media nasional di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu (6/4).
"Anda minta saya kasih nilai untuk diri saya dalam 5 bulan, terus terang saja saya bangga sekarang ini saya kasih nilai diri saya 6," kata Prabowo.
Kepala Negara kemudian mengaku bangga dengan nilai tersebut. Sambil berkelakar, Prabowo menyebut kalau nilai itu sudah lolos angka minimal. Meski begitu, Prabowo hanya menilai dirinya 6 lantaran ingin bekerja lebih cepat.
Soroti Banyaknya Demonstrasi
Saat bertemu 7 jurnalis senior, Presiden Prabowo Subianto juga bicara soal belakangan banyaknya aksi demonstrasi. Dia menilai demo merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya tindakan kekerasan alias abusive dari aparat saat menangani demo perlu diinvestigasi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan pemimpin redaksi IDN Times Uni Lubis dalam wawancara bersama tujuh jurnalis dar tujuh media massa di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
“Kita sudah sepakat berdemokrasi. Berdemo itu dijamin oleh UUD. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi menurut saya itu biasa aja. Kalau ada abusive ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive,” klaim Presiden Prabowo dikutip pada Selasa (8/4/2025).
Meski mendukung langkah investigasi terhadap aparat yang abusive, Prabowo juga meminta semua pihak tidak tutup mata dengan aksi demo yang menurutnya ada yang murni atau demo bayaran.
“Coba perhatikan secara objektif ya jujur, Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong, ya kan?” ungkap Prabowo.
“Pertama, ada demo melawan efisiensi, demo katanya dana pendidikan akan dikurangi, jadi harus objektif kita juga kita bukan anak kecil Mbak Uni. Kita hormati hak untuk berdemo asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah kalau bakar-bakar ban itu bukan damai,” sambung sang kepala negara.
Prabowo menyampaikan dalam mengelola suatu negara, kewaspadaan perlu dilakukam dalam melihat ada tidaknya kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin mengadu domba.Ia lantas menyorot adanya organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO yang dibiayai oleh pihak asing, seperti USAID, yang merupakan lembaga asal Amerika Serikat (AS).
“Pemerintah (AS) telah membubarkan USAID dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua — it's public knowledge. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih demo itu hak tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat,” beber Presiden Prabowo.
