Infografis
Suara.com - Narasi yang menyebutkan bahwa Budi Arie bakal mengembalikan dana haji yang digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), beredar di media sosial.
Informasi itu diunggah akun “ebe_ganzo” di platform Twitter (X) dan ramai diperbincangkan netizen. Dalam unggahan tersebut, pemerintah disebut-sebut akan mengembalikan dana tersebut dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR).
Hingga Sabtu (5/4/2025), unggahan itu telah dilihat lebih dari 260 kali, mendapat lebih dari 600 tanda suka, dibagikan ulang 112 kali, serta dikomentari 52 pengguna lainnya.
![Hoaks bernarasi Budi Arie bakal kembalikan dana haji yang dipakai untuk pembangunan IKN. [Dok. Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/08/95620-berita-hoaks.jpg)
Narasi soal dana haji digunakan untuk IKN langsung menarik perhatian dan diperiksa kebenarannya oleh Tim Pemeriksa Fakta dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).
Berdasarkan laporan TurnBackHoax.id, tim melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “Budi Arie akan kembalikan dana haji yang dipakai IKN dalam bentuk THR” ke mesin pencari Google.
Namun, hasil penelusuran tidak menemukan informasi dari media terpercaya maupun akun resmi pemerintah yang membenarkan narasi penggunaan dana haji untuk pembangunan IKN. Tidak ditemukan juga pernyataan langsung dari Budi Arie Setiadi terkait isu tersebut.
Penelusuran visual melalui Google Lens terhadap tangkapan layar yang disebarkan turut dilakukan. Hasilnya, ditemukan bahwa gambar tersebut telah mengalami manipulasi digital, sehingga tidak dapat dijadikan bukti sahih.
Konten Hoaks dan Manipulatif
Dengan demikian, klaim dalam unggahan akun “ebe_ganzo” yang menyebut dana haji dipakai untuk IKN dan akan dikembalikan dalam bentuk THR tergolong sebagai konten manipulatif.
Informasi tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki dukungan fakta yang kuat dari sumber kredibel.
Masyarakat diminta untuk lebih teliti dalam menyebarkan informasi, khususnya yang menyangkut isu sensitif seperti penggunaan dana haji untuk IKN.
Klarifikasi seperti ini penting untuk menangkal penyebaran hoaks yang dapat memicu disinformasi lebih luas di media sosial.
Budi Arie Setiadi merupakan Menteri Koperasi kabinet Merah Putih, Prabowo-Gibran. Sosok yang sebelumnya menjabat sebagai Menkominfo di era Presiden Jokowi ini memiliki latar belakang aktivis dan perjalanan politik yang cukup panjang.
Lahir pada 20 April 1969, Budi Arie Setiadi merupakan putra dari pasangan Joko Asmoro dan Pudji Astuti. Ia mengawali pendidikan di SD dan SMP Marsudirini, Jakarta Utara.
Setelah itu, Budi melanjutkan ke SMA Kolese Kanisius, Jakarta Pusat dan lulus pada tahun 1988. Pendidikan tingginya ia tempuh di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), jurusan Ilmu Komunikasi, dan berhasil meraih gelar sarjana pada 1996.
Selama kuliah, Budi Arie Setiadi dikenal aktif dalam dunia organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI periode 1993-1994.
Namanya juga tercatat sebagai pendiri surat kabar "BERGERAK" saat masa reformasi 1998 serta pernah menjadi jurnalis ekonomi mingguan Kontan hingga 2001.
Langkah politik Budi Arie Setiadi dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD PDIP DKI Jakarta dari tahun 2005 hingga 2010.
Perannya semakin menonjol setelah mendirikan organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) pada 2013, yang turut mengantar Jokowi menjadi Presiden RI. Hingga kini, ia masih menjabat sebagai Ketua Umum Projo.
Karier politik Budi Arie Setiadi terus menanjak. Ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di periode kedua Jokowi.
Pada 2023, ia ditunjuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Kini, di masa pemerintahan Prabowo Subianto, ia kembali masuk kabinet dan diberi amanah sebagai Menteri Koperasi.
