Dikutip dari Antara, Tim Formatur Sekolah Rakyat akan menggandeng psikolog untuk menentukan penilaian terkait empati sosial pada calon guru nantinya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menyampaikan, calon guru sekolah rakyat akan diseleksi dari yang sudah memiliki sertifikasi PPG Prajabatan atau belum memiliki penempatan di mana pun.
“Oh, gurunya nanti kami yang menyediakan dari para guru lulusan PPG Prajabatan. Jadi mereka belum berstatus ASN sehingga nanti akan di-ASN-kan,” kata Nunuk dikutip, Selasa (18/3/2025).
Saat ini ada sekitar 50 ribu guru lulusan PPG yang belum memiliki penempatan di sekolah bisa ikut seleksi guru Sekolah Rakyat.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan akan dibutuhkan sekitar 700 orang guru. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kapasitas murid.
“Kemarin sudah dihitung sementara. Jadi dari 2.000 murid lebih itu kami butuh guru dan pamongnya itu kira-kira 700an,” kata Gus Ipul, Kamis (20/3/2025).
Terkait seleksinya akan Tim Formatur Sekolah Rakyat telah meminta Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen untuk menyeleksi sekitar 60 ribu guru PPG Prajabatan berdasarkan kedekatan lokasi domisili masing-masing dengan Sekolah Rakyat.
“Ya, yang tinggal di dekat situ diprioritaskan bila mendaftar. Misalnya Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan ya kita prioritaskan guru yang tinggal atau berada di sekitar Jakarta Selatan. Kalau nggak ada baru ke Jakarta Barat atau Jakarta Timur gitu, tentunya lah dicari yang paling dekat,” kata Mensos.
Apa Itu Sekolah Rakyat?
Baca Juga: Kemensos Siapkan Aturan Bansos Maksimal 5 Tahun per Keluarga
Konsep ini sendiri adalah gagasan dari Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian diwujudkan melalui Kementerian Sosial. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.