Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyebut aksi demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya tindakan kekerasan alias abusive dari aparat saat menangani demo perlu diinvestigasi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan pemimpin redaksi IDN Times Uni Lubis dalam wawancara bersama tujuh jurnalis dar tujuh media massa di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
“Kita sudah sepakat berdemokrasi. Berdemo itu dijamin oleh UUD. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi menurut saya itu biasa aja. Kalau ada abusive ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive,” klaim Presiden Prabowo dikutip pada Selasa (8/4/2025).
Meski mendukung langkah investigasi terhadap aparat yang abusive, Prabowo juga meminta semua pihak tidak tutup mata dengan aksi demo yang menurutnya ada yang murni atau demo bayaran.
“Coba perhatikan secara objektif ya jujur, Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong, ya kan?” ungkap Prabowo.
“Pertama, ada demo melawan efisiensi, demo katanya dana pendidikan akan dikurangi, jadi harus objektif kita juga kita bukan anak kecil Mbak Uni. Kita hormati hak untuk berdemo asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah kalau bakar-bakar ban itu bukan damai,” sambung sang kepala negara.
Prabowo menyampaikan dalam mengelola suatu negara, kewaspadaan perlu dilakukam dalam melihat ada tidaknya kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin mengadu domba.Ia lantas menyorot adanya organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO yang dibiayai oleh pihak asing, seperti USAID, yang merupakan lembaga asal Amerika Serikat (AS).
“Pemerintah (AS) telah membubarkan USAID dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua — it's public knowledge. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih demo itu hak tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat,” beber Presiden Prabowo.
Pengesahan UU TNI Picu Protes Publik
Baca Juga: Orang Dekat Prabowo Jadi Target? Pengamat Bongkar Skenario Melemahkan Presiden!
Diketahui, pengesahan RUU TNI di DPR sempat ramai diprotes oleh kalangan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil. Aksi demonstrasi untuk menolak pengesahan RUU TNI itu bahkan nyaris merebak nyaris di seluruh daerah di Indonesia.
