Infografis
Gus Ipul berharap 107 pendamping PKH serta pilar sosial lain di Kab. Mojokerto dapat mendampingi masyarakat agar memanfaatkan bansos tersebut secara tepat sasaran.
Tak hanya kepada pendamping, Gus Ipul juga mengajak Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto untuk turut andil dalam penyaluran dan pengawasan bansos. Hal tersebut mencakup menilai kinerja pendamping agar mereka juga bisa bekerja lebih maksimal.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah tengah berupaya menurunkan angka kemiskinan secara nasional. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebutkan, saat ini kemiskinan masih ada sebanyak 8,7 persen dari total penduduk atau sekitar 24,8 juta jiwa.
Cak Imin menyampaikan kalau kegiatan penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem itu turut melibatkan dua Menteri Koordinasi serta lebih dari 17 kementerian dan lembaga.
Kegiatan itu telah berjalan sejak Februari 2025 dengan berjalannya program keluarga harapan selama tiga bulan hingga April mendatang.
Setelahnya, kata Cak Imin, pemerintah akan lakukan evaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan data terbaru menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Lewat DTSEN itu kemungkinan akan ada masyarakat yang dikeluarkan dari penerima bansos karena dinilai bukan lagi sasaran penerima bantuan. Tapi ada pula yang baru dimasukan.
"Jadi ada pergeseran setelah lahirnya DTSEN ini. Apa itu? Inclusion Error sama Exclusion Error. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar dari data yang salah. Karena setelah dilihat ternyata ada yang berhak menerima dan yang tidak berhak menerima. Tentu ini akan dinamis juga," jelas Cak Imin.
Pemberian bantuan pada dasarnya untuk membantu masyarakat agar daya belinya meningkat. Selain itu juga ada bantuan pengurangan biaya pengeluaran melalui subsidi.
Baca Juga: Saldo Dana Bansos BPNT 2025 Senilai Rp 600 Ribu, Begini Cara Mendapatkan dan Syaratnya
"Jadi ada yang kita bantu supaya daya belinya meningkat, ada yang kita bantu supaya dia terkurangi beban pembayarannya, seperti listrik, rumah, dan lain-lain. Itu akan kita tindaklanjuti dalam rapat terdekat semua kementerian dan lembaga yang memiliki bantuan sosial langsung kepada masyarakat," tuturnya.
