Infografis
Suara.com - Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menilai pengawalan di Papua Tengah harus dilakukan guna mengantisipasi bentrokan akibat Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.
Hal itu dia sampaikan sekaligus untuk menanggapi insiden bentrokan berdarah antarpendukung pasangan calon bupati dan wakil bupat di Puncak Jaya yang telah menelan belasan nyawa.
“Pilkada yang bertaruh nyawa dan ada harga yang harus dibayar mahal, semestinya semua pihak harus melakukan prioritas untuk melakukan pengawalan di daerah yang sangat rentan konflik,” kata Neni kepada Suara.com saat dihubungi, Senin (7/4/2025).
Dia menegaskan perlunya kerja sama yang solid dari penyelenggara pemilu dengan stakeholder terkait untuk mengamankan wilayah konflik tersebut.
“Jika tidak mampu diorkestrasi dan melakukan pendekatan lain maka, potensi konflik pasti tidak mampu dibendung. Ini memang menjadi tantangan terberat dan akan menimbulkan trauma yang cukup mendalam,” ujar Neni.
Menurut dia, pemerintah dan DPR juga harus mengambil bagian untuk memastikan perlindungan dan penegakan hukum dalam peristiwa kericuhan yang terjadi sejak hari pemungutan suara, 27 November 2024 lalu ini.
“Memang pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu juga harus ada jaminan perlindungan untuk tidak mendapatkan kekerasan verbal dan non verbal. Proses hukum juga harus dijalankan secara optimal,” tandas Neni.
Bentrokan Berdarah di Puncak Jaya
Diketahui, bentrokan akibat pertikaian antara massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Yuni Wonda-Mus Kogoya, dan paslon nomor urut 2, Miren Kogoya-Mendi Wonerengga sudah menimbulkan 12 orang meninggal dunia. Kericuhan ini terjadi sejak hari pemungutan suara pada 27 November 2024 dingga 4 April 2025.
Baca Juga: Usai Jurnalis Tewas di Hotel, Kini Mayat Wanita Bercelana Doraemon Ngambang di Kali Cengkareng
“Dari pendataan, delapan orang meninggal dunia berasal dari paslon nomor urut 1 dan sisanya berasal dari paslon nomor urut 2," kata Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).
