Infografis
Suara.com - Kericuhan yang terjadi dalam penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah sejak hari pemungutan suara pada 27 November 2024 hingga saat ini menunjukan preseden buruk bagi perjalanan demokrasi tingkat lokal di Indonesia.
Hal tersebut juga menjadi sebuah ironi dalam kontestasi politik lokal di Indonesia.
Menurut Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati terjadinya kericuhan hingga menimbulkan korban nyawa tersebut menunjukan tidak kompetennya penyelenggara dan aparat keamanan dalam melakukan mitigasi kerawanan pilkada.
"Penyelenggara pemilu dan aparat pengamanan, mengapa tidak bisa kompeten dalam melakukan mitigasi dan risiko, strategi pengawasan? Padahal, potensi kerawanan ini seharusnya juga sudah dipetakan oleh Bawaslu,” kata Neni kepada Suara.com, Senin (7/4/2025).
Dia mengatakan bahwa konflik di Kabupaten Puncak Jaya memang memiliki kerawanan yang cukup tinggi sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat pusat dan provinsi bisa mengambil peran mengatasi konflik ini.
"Ini memang harus dicari akar permasalahan terjadi yang mengakibatkan adanya pembuhuhan, luka-luka dan pengrusakan fasilitas," ujar Neni.
Selain itu, dia juga menegaskan perlunya peran pemerintah dan DPR dalam melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung di Papua secara komprehensif.
"Evaluasi serius atas penyelenggaraan Pilkada langsung khusus di Papua. Ini sudah sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan," tegas Neni.
Masih menurut Neni, pemilu damai hanya akan menjadi angan-angan jika tidak ada tindakan dari penyelenggara pemilu. Sebab, penyelenggara pemilu dinilai sebagai kunci terwujudnya pilkada damai dan berintegritas.
Baca Juga: Satgas Damai Cartenz: Ada KKB di Balik Bentrok Pilkada Puncak Jaya Tewaskan 12 Orang
"Harus dipikirkan kedepan untuk mengubah pendekatan di daerah yang sangat rawan akan konflik ini," katanya.
Sebelumnya diberitakan, bentrokan akibat pertikaian antara massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Yuni Wonda-Mus Kogoya, dan paslon nomor urut 2, Miren Kogoya-Mendi Wonerengga sudah menimbulkan 12 orang meninggal dunia.
Kericuhan ini terjadi sejak hari pemungutan suara pada 27 November 2024 hingga 4 April 2025.
"Dari pendataan, delapan orang meninggal dunia berasal dari paslon nomor urut 1 dan sisanya berasal dari paslon nomor urut 2," kata Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).
Akibat kejadian itu, ratusan orang mengalami luka akibat senjata panah. Ada 658 orang terluka yang terdiri dari 423 orang merupakan pendukung paslon 1 dan 230 orang lainnya pendukung paslon 2.
Sejak eskalasi konflik terjadi, tercatat 201 bangunan rusak akibat terbakar, 196 di antaranya merupakan rumah warga, satu bangunan SD Pruleme Belakang Toba Jaya, satu Kantor Balai Kampung Trikora, satu Kantor Distrik Irimuli, satu kantor Partai Gelora, dan satu kantor Balai Desa Pagaleme.
Berdasar hasil penyelidikan, Faizal mengatakan sejumlah korban meninggal dunia dalam peristiwa bentrokan akibat terkena tembakan senjata api. Penembakan tersebut diklaimnya diduga dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM.
“Ini menjadi perhatian serius kami, karena KKB sengaja memanfaatkan situasi konflik untuk melancarkan aksinya,” ujar Faizal.
Bersamaan dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025 Kombes Yusuf Sutejo turut mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah situasi politik yang memanas. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk langkah preventif untuk mencegah terulangnya kekerasan.
“Kami mengajak seluruh warga Puncak Jaya untuk bersama-sama menjaga kamtibmas demi menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama,” tuturnya.
