Infografis
Suara.com - Kericuhan yang terjadi dalam penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah sejak hari pemungutan suara pada 27 November 2024 hingga saat ini menunjukan preseden buruk bagi perjalanan demokrasi tingkat lokal di Indonesia.
Hal tersebut juga menjadi sebuah ironi dalam kontestasi politik lokal di Indonesia.
Menurut Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati terjadinya kericuhan hingga menimbulkan korban nyawa tersebut menunjukan tidak kompetennya penyelenggara dan aparat keamanan dalam melakukan mitigasi kerawanan pilkada.
"Penyelenggara pemilu dan aparat pengamanan, mengapa tidak bisa kompeten dalam melakukan mitigasi dan risiko, strategi pengawasan? Padahal, potensi kerawanan ini seharusnya juga sudah dipetakan oleh Bawaslu,” kata Neni kepada Suara.com, Senin (7/4/2025).
Dia mengatakan bahwa konflik di Kabupaten Puncak Jaya memang memiliki kerawanan yang cukup tinggi sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat pusat dan provinsi bisa mengambil peran mengatasi konflik ini.
"Ini memang harus dicari akar permasalahan terjadi yang mengakibatkan adanya pembuhuhan, luka-luka dan pengrusakan fasilitas," ujar Neni.
Selain itu, dia juga menegaskan perlunya peran pemerintah dan DPR dalam melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung di Papua secara komprehensif.
"Evaluasi serius atas penyelenggaraan Pilkada langsung khusus di Papua. Ini sudah sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan," tegas Neni.
Masih menurut Neni, pemilu damai hanya akan menjadi angan-angan jika tidak ada tindakan dari penyelenggara pemilu. Sebab, penyelenggara pemilu dinilai sebagai kunci terwujudnya pilkada damai dan berintegritas.
Baca Juga: Satgas Damai Cartenz: Ada KKB di Balik Bentrok Pilkada Puncak Jaya Tewaskan 12 Orang
"Harus dipikirkan kedepan untuk mengubah pendekatan di daerah yang sangat rawan akan konflik ini," katanya.
