Infografis
Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) meyakini kebijakan tarif impor Trump 32 persen tidak akan memiliki efek besar terhadap Indonesia.
JK menilai, jika kebijakan tersebut hanya sebatas isu 'pressure' dan isu politik Presiden Trump.
"Saya pikir, itu adalah isu politik saja. Efeknya bagi Indonesia tidak akan besar. Jadi jangan terlalu khawatir seakan-akan mau kiamat dunia ini,” kata JK kepada wartawan di kediamannya, Jalan Brawijaya, Sabtu, 5 April 2025.
JK bahkan mematok, dampak tarif impor Trump bagi Indonesia hanya sekitar 10 persen.
Ia mencontohkan harga ekspor salah satu produk sepatu ke AS itu 15-20 dollar AS dan harga jual sepatu di AS itu mencapai 50-70 dollar AS.
"Dengan tarif impor yang dikenakan 32 persen, dikalikan dengan harga ekspor 20 dollar AS, maka total tarif impor yang dikenakan hanya mencapai 6,4 dollar AS. Jadi, hanya kurang lebih 10 persen dari harga jualnya,” sebut JK lagi.
Sebaliknya JK menyebut, pengenaan tarif impor 32 persen justru akan berdampak pada konsumen dan pengusaha Amerika sendiri.
"Justru saya berpikir, para pengusaha dan konsumen Amerika sendiri yang akan kena dampaknya sendiri karena daya beli akan tinggi," ujarnya.
Dengan begitu, lanjut JK, kebijakan Presiden AS Donald Trump hanya bersifat emosional untuk menjaga daya beli masyarakatnya di sana, yang dibungkus dengan unsur politik.
Baca Juga: Daftar Barang yang Alami Kenaikan Harga Imbas Perang Dagang Trump
Trump sengaja mengeluarkan kebijakan dengan tujuan agar negara-negara lain berunding dengan Amerika.
"Angka-angka ini hanya tekanan saja untuk negosiasi. Sama kalau anda mau beli sesuatu, dikasih dulu harga tinggi baru berunding," pungkas JK.
Untuk diketahui, Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru untuk barang impor. Indonesia terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.
Bagi JK, kebijakan tersebut agak lain lantaran diberlakukan untuk negara, bukan produk.
Perkuat Produk Lokal
Anggota Komisi IV DPR RI, dari Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan menilai.
Kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak awal April 2025.
Menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong kemandirian produk lokal.
Johan menyatakan dampak kebijakan tersebut memang berpotensi mengganggu stabilitas sektor pangan.
Terutama karena Indonesia masih bergantung pada sejumlah bahan pangan impor dari AS seperti kedelai dan jagung.
Namun, menurutnya, kondisi ini justru harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mempercepat reformasi sektor pangan dalam negeri.
"Ini saatnya kita serius memperkuat produksi pangan lokal, dari hulu sampai hilir. Jangan sampai momentum ini lewat begitu saja. Kita dorong pangan lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Johan.
Johan menegaskan pentingnya dukungan kebijakan nyata dari pemerintah, termasuk insentif untuk petani dan UMKM pangan lokal, perluasan lahan produktif, serta penguatan riset dan teknologi pertanian.
Ia juga mendorong percepatan program substitusi impor, terutama terhadap bahan baku industri makanan yang selama ini sangat bergantung pada pasokan luar negeri.
"Jangan kita hanya reaktif ketika gejolak datang dari luar. Harus ada desain besar untuk kedaulatan pangan, dan ini harus kita mulai sekarang. NTB, misalnya, punya potensi luar biasa dalam produksi padi, jagung, sorgum, hingga produk peternakan dan perikanan," terangnya.
Selain mendorong kemandirian produksi, Johan juga mengharapkan pemerintah memperkuat cadangan pangan nasional dan memperluas akses pasar bagi produk pangan lokal.
Sebab, menurutnya, perlindungan terhadap petani dan nelayan lokal menjadi bagian penting dari strategi ketahanan nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.
"Kita tidak bisa bergantung terus pada pasar luar. Saatnya pemerintah hadir lebih kuat, membela pangan lokal dan produk petani kita," tegas Johan.
Oleh karena itu, meski kebijakan tarif AS telah memicu pelemahan rupiah dan kenaikan biaya impor yang berdampak pada sektor-sektor strategis, termasuk pangan.
Ia berharap di tengah tekanan ini, langkah konkret pemerintah dan kesadaran publik untuk beralih ke konsumsi produk lokal akan menjadi penentu utama daya tahan ekonomi nasional.
