Suara.com - Genderang perang tarif sudah ditabuh oleh Donald Trump saat mengumumkan kebijakan tarif timbal balik dengan hampir semua negara mitra dagangnya.
Ke depan dipastikan bakal terjadi keseimbangan baru di mana dari tiap-tiap negara akan ada produk-produk yang tertekan, tapi ada juga yang tetap dan bahkan menjadi unggulan dalam berdagang dengan Amerika Serikat.
Bila memperhatikan penjelasan diberlakukannya hambatan tarif ini, nampak bahwa Amerika Serikat memang wajar melakukan itu karena selama ini dianggap "terlalu baik" kepada mitra dagang dari berbagai negara yaitu dengan menetapkan tarif rendah.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengingatkan agar Indonesia tak menjadi tempat pembuangan produk-produk negara lain. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam pada penjualan produk dalam negeri.
Ancaman ini kemungkinan terjadi setelah Presiden Amerika Serikat menaikkan tarif dagang ke 180 negara dan wilayah termasuk Indonesia. Pernyataan mengenai kemungkinan Indonesia menjadi tempat pembuangan produk negara lain juga sempat disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Saya rasa ini pernyataan yang genuine dan cerdas karena kita memang harus dan wajib melindungi produk dalam negeri kita," ujar Jumhur kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).
![Pekerja menyelesaikan pembuatan celana di Pabrik Garmen PT Sansan Saudaratex Jaya bekas Pabrik Gula Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Selasa (7/1/2020). [Suara.com/Anang Firmansyah]](https://media.suara.com/pictures/original/2020/01/08/90498-pekerja-menyelesaikan-pembuatan-celana-di-pabrik-garmen-pt-sansan-saudaratex-jaya.jpg)
Untuk mengantisipasi hal ini, Jumhur menyebut semua pihak di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif dan swasta saling bahu membahu menjaga kepentingan nasional.
"Kaum buruh pun siap berdiri di garis depan bersama-sama menjaga kepentingan nasional dalam hal ini kepentingan industri nasional. Karena bila gagal menjaga ini, kaum buruh lah yang paling pertama terdampak," tuturnya.
Respon Wakil Ketua DPR
Baca Juga: Perang Dagang Memanas, Macron Minta Perusahaan Prancis Setop Investasi di AS!
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mewanti-wanti Indonesia jangan sampai menjadi tempat pembuangan barang-barang dari negara lain yang tak bisa masuk Amerika Serikat usai adanya kebijakan kenaikan tarif dagang yang baru diumumkan Donald Trump.
"Penting memperhatikan jangan sampai Indonesia menjadi sasaran “tempat pembuangan” barang barang produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di AS," kata Dasco kepada wartawan, Kamis (3/4).
Ia mengatakan, jika Indonesia menjadi sasaran negara lain usai tak bisa masuk ke AS, hal itu akan menggagalkan hilirisasi Indonesia.
"Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa mengagagalkan proses hilirisasi kita," ujarnya.
Untuk itu, ia pun meminta seluruh pemangku kepentingan untuk bisa menjaga secara bersama-sama kepentingan nasional.
"Kita musti jaga bersama kepentingan nasional ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekitif, legislatif dan penegak hukum," tuturnya.
Diketahui, Presiden Donald Trump menerapkan 'tarif timbal balik' AS yang akan dihadapi lebih dari 180 negara dan wilayah. Termasuk anggota Uni Eropa, hingga Indonesia berdasarkan kebijakan perdagangan barunya yang menyeluruh.
Trump dan Gedung Putih membagikan serangkaian bagan di media sosial yang merinci tarif yang menurut mereka dikenakan negara lain terhadap AS.
Tarif yang dimaksud termasuk 'Manipulasi Mata Uang dan Hambatan Perdagangan' negara-negara tersebut. Kolom yang berdekatan menunjukkan tarif baru AS terhadap setiap negara, serta Uni Eropa. Tarif tersebut, dalam banyak kasus, kira-kira setengah dari tarif yang diklaim oleh pemerintahan Trump telah 'dibebankan' kepada AS oleh setiap negara.
Tarif timbal balik tidak serta merta menjadi satu-satunya tarif AS yang akan dihadapi negara-negara ini. Gedung Putih mengatakan kepada Eamon Javers dari CNBC pada hari Rabu bahwa tarif timbal balik baru terhadap Tiongkok akan ditambahkan ke tarif yang ada dengan total 20 persen, yang berarti tarif sebenarnya terhadap Beijing berdasarkan ketentuan Trump ini adalah 54 persen.