Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyebut kebijakan Amerika Serikat (AS) yang mengenakan total tarif 42 persen terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. Hanf menegaskan pemerintah harus merespons cepat dengan langkah nyata dan berpihak.
“Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” kata Hanif kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).
Per 2 April 2025, AS memberlakukan tarif dasar 10 persen plus tambahan 32 persen untuk Indonesia.
Ekspor Indonesia ke AS tahun lalu mencapai USD 31 miliar (sekitar Rp500 triliun), dengan produk utama seperti alas kaki, tekstil, minyak nabati, dan alat listrik.
Hanif mengingatkan, dampak tarif baru AS bisa meluas kalau tidak segera direspon memadai, seperti ekspor yang turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli melemah.
Selain itu rupiah juga tertekan ke Rp 16.675 per dolar, meski BI sudah intervensi dengan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa.
“Strategi moneter sangat penting. Tapi kalau strategi fiskal dan sektor riil tak diperkuat, ekonomi kita bisa limbung,” tegasnya.
Hanif mendorong pembukaan pasar ekspor ke BRIICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri lokal berbahan baku dalam negeri.
“Tarif tinggi dari AS harus jadi momentum untuk produk lokal naik kelas. Kita butuh keberanian dan dukungan konkret,” katanya.
Baca Juga: "Kita Harus Memilikinya!" Trump Kembali Mengincar Greenland, Unggah Video Gaya Dokumenter
Hanif juga menekankan pentingnya investasi pada SDM, termasuk tenaga kerja migran yang menyumbang devisa USD 14 miliar tahun lalu.
“Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima sampai sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” katanya.
Terakhir, ia menegaskan bahwa dalam situasi penuh tekanan, arah dan keberanian sebuah bangsa diuji.
"Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Indonesia jangan sampai menjadi tempat pembuangan barang-barang dari negara lain yang tak bisa masuk Amerika Serikat usai adanya kebijakan kenaikan tarif dagang yang baru diumumkan Donald Trump.
"Penting memperhatikan jangan sampai Indonesia menjadi sasaran “tempat pembuangan” barang barang produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di AS," kata Dasco kepada wartawan, Kamis (3/4).
Sebelumnya, Presiden Donald Trump menerapkan 'tarif timbal balik' AS yang akan dihadapi lebih dari 180 negara dan wilayah. Termasuk anggota Uni Eropa, hingga Indonesia berdasarkan kebijakan perdagangan barunya yang menyeluruh.
Trump dan Gedung Putih membagikan serangkaian bagan di media sosial yang merinci tarif yang menurut mereka dikenakan negara lain terhadap AS.
Tarif yang dimaksud termasuk 'Manipulasi Mata Uang dan Hambatan Perdagangan' negara-negara tersebut. Kolom yang berdekatan menunjukkan tarif baru AS terhadap setiap negara, serta Uni Eropa. Tarif tersebut, dalam banyak kasus, kira-kira setengah dari tarif yang diklaim oleh pemerintahan Trump telah 'dibebankan' kepada AS oleh setiap negara.
Tarif timbal balik tidak serta merta menjadi satu-satunya tarif AS yang akan dihadapi negara-negara ini. Gedung Putih mengatakan kepada Eamon Javers dari CNBC pada hari Rabu bahwa tarif timbal balik baru terhadap Tiongkok akan ditambahkan ke tarif yang ada dengan total 20 persen, yang berarti tarif sebenarnya terhadap Beijing berdasarkan ketentuan Trump ini adalah 54 persen.
