Suara.com - Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah memastikan bahwa kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih yang belum mengikuti retreat akan ikut pada pelaksanaan retreat kedua kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Kepastian tersebut disampaikan kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).
"Ya benar sudah ada kesepakatan kami bhw kada dari PDIP yang belum ikut retret angkatan pertama akan ikut pada angkatan ke kedua," katanya..
Ia mengatakan, terkait hal tersebut menjadi arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ya benar hal tersebut adalah arahan dari Bu Mega," ujarnya.
Kendati begitu, Basarah belum membeberkan siapa saja kepala daerah yang akan ikut retreat kedua yang dilaksakan Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sempat menyampaikan instruksi kepada kepala daerah dari partainya untuk tidak mengikuti retreat.
Surat berkop PDIP tersebut beredar dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025, tertanggal 20 Februari 2025, berisi instruksi tegas agar seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP tidak mengikuti retreat.
Juru bicara PDIP, Guntur Romli, mengonfirmasi keaslian surat tersebut dan membenarkan bahwa instruksi itu berasal langsung dari Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Konflik Kepentingan di Balik Penunjukan Langsung PT LTI Sebagai EO Retret Kepala Daerah
"Betul," ujar Guntur Romli belum lama ini.
Sementara itu, terkait pelaksanaan retreat kepala daerah gelombang kedua, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa pelaksanaannya dilaksanakan pascalebaran.
Adapun retreat ini ditujukan untuk kepala daerah sebelumnya bersengketa di Mahkamah Konstitusi atau MK hasil Pilkada 2024.
"Oh ya ini segera. Begitu masuk ini harus secepatnya karena memang setelah lebaran," kata Bima ditemui usai hadiri open house Ketua MPR RI di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).
Kendati begitu, Bima belum bisa memastikan tempat pelaksaan retreat volume kedua tersebut. Ada sejumlah opsi disiapkan yakni ri Magelang atau tempat lainnya.
"Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Ada opsi tempat-tempat lain. Tapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama," ujarnya.
Sementara itu terkait dengan konsep retreat, eks Wali Kota Bogor ini menyampaikan, akan disesuaikan dengan jumlah kepala daerah yang mengikuti. Intinya, ia menginginkan agar pembekalan dilaksanakan segera.
"Karena perlu teman-teman yang belum dapat pembakalan ini juga Menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah," katanya.
![Sejumlah kepala daerah peserta retret yang mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) berbaris setibanya di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). [ANTARA FOTO/Anis Efizudin/nym]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/21/99301-retreat-kepala-daerah-di-malang.jpg)
Sebelumnya, Bima Arya juga mengungkap kemungkinan pelaksanaan retreat untuk kepala daerah pada Tahun 2026 mendatang. Hal itu merupakan permintaan Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden mengapresiasi penyelenggaraan retreat ini, bahkan beliau meminta Kementerian Negeri untuk kembali menyelenggarakan retret ini pada tahun 2026, kira-kira begitu," kata Bima Arya di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).
Disampaikan Bima Arya, retret untuk 2026 itu untuk mengevaluasi target yang telah diberikan Presiden Prabowo pada retreat kali ini. Mengingat ada banyak program yang ditargetkan kepada kepala daerah.
"Supaya mengevaluasi target-target yang beliau berikan. Kata beliau supaya kita semua jangan omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa Presiden tidak omon-omon, kepala daerah tidak omon-omon,"katanya.
"Maka 2026 kita targetkan ada retreat lagi, mengevaluasi lagi semua angka-angka dan capaian-capaian tadi. Karena beliau menargetkan swasembada pangan, hilirisasi, dan banyak sekali program-program gitu," ujarnya.
Bima Arya bilang retreat untuk mengevaluasi target kepala daerah itu rencananya bakal digelar pada 2026 akhir atau 2027. Dengan kemungkinan peserta hanya kepala daerah saja.
"Antara 2026 akhir atau 2027, kira-kira begitu. Nanti mungkin kepala daerahnya saja," ucap dia.