Infografis
Suara.com - Peneliti dari Inisiatif Strategis untuk Transportasi, Ki Darmaningtyas, menilai penurunan jumlah pemudik yang terjadi pada masa libur Idul Fitri atau Lebaran 2025 disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Dia menjelaskan bahwa penurunnya angka jumlah pemudik tahun ini sudah bisa diprediksi sejak awal Ramadan ini. Sebab, pemerintah menerapkan efisiensi anggaran yang mempengaruhi minat warga melakukan mudik.
“ASN-ASN muda, yang masih punya tanggungan anggsuran rumah dan kendaraan, pasti memilih tidak mudik, karena selama 3 bulan terakhir mereka tidak mendapatkan tambahan penghasilan, baik dari perjalanan dinas ataupun kegiatan seremonial, dan konsultansi,” kata Darmaningtyas dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).
Menurut dia, masyarakat lebih memilih mengalokasikan anggaran yang dimiliki untuk membayar cicilan rumah dan kendaraan dibandingkan untuk mudik.
Para lansia juga dinilai tidak terlalu berminat untuk berpergian karena cuaca saat ini. Hal lain yang dianggap turut menjadi faktor menurunnya angka jumlah pemudik tahun ini ialah banyaknya perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan mereka.
“Hotel-hotel dan tempat tempat hiburan juga sepi penggunjung dan ini dampaknya pada turunnya kesejahteraan karyawan sehingga mereka tidak bisa mudik, mereka lebih baik menghemat pendapatnya untuk kelangsungan hidup berikutnya sambil menunggu kepastian nasib mereka,” tutur Darmaningtyas.
Lebih lanjut, Darmaningtyas juga menilai persiapan pemerintah untuk menyambut mudik Lebaran tahun ini terlalu berlebihan.
Ia menyebut berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan menunjukkan 146 juta orang berpotensi untuk melakukan mudik Lebaran.
Berdasarkan survei tersebut, pemerintah melibatkan berbagai stakeholder untuk merumuskan kebijakan persiapan penyelenggaran angkutan mudik Lebaran.
Baca Juga: Contraflow Tol Japek Arah Jakarta Dihentikan, Lalu Lintas Jakarta-Cikampek Normal Lancar
Darmaningtyas lantas menyayangkan langkah pemerintah tersebut lantaran bertindak dengan merujuk pada data pada survei. Dia menilai pemerintah seharusnya melakukan evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan mudik lebaran 2024 maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.
