Infografis
Suara.com - Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyampaikan terkait jumlah narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan amnesti. Menurutnya, pihaknya masih terus melakukan verifikasi.
Tahap verifikasi sendiri dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Setelah proses ini selesai, laporan akan disampaikan kepada Presiden.
"Sementara yang kita proses itu adalah amnesti. Amnesti sekarang masih diverifikasi oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, setelah selesai baru kemudian kami lapor kepada Presiden," kata Supratman ditemui usai hadiri open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Rumah Dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).
Supratman menjelaskan bahwa jumlah yang memenuhi syarat terus mengalami penyusutan.
Khusus untuk napi kasus narkoba, kata dia, jumlahnya diperkirakan kecil yang akan mendapatkan amnesti.
"Data terakhir itu dari 100 ribu kemudian turun ke 44 ribu, karena kami juga verifikasi. Kemudian turun lagi ke 19 ribu," kata dia,
"Yang terakhir saya dapatkan data dari Direktur Pidana yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau surat edaran MA, mungkin hanya sekitar 700 orang, yang betul-betul murni sebagai pengguna. Tapi ini baru, belum angka final ya, bisa bertambah bisa berkurang,” Supratman menambahkan.
Kendati begitu, Supratman mengatakan jumlah napi yang akan menerima amnesti pada ahun ini masih belum final.
"Jadi kira-kira kalaupun nanti, karena dulu yang kita duga yang akan diberi banyak amnesti itu adalah pengguna narkotika, tapi ternyata setelah kami lakukan verifikasi bersama antar Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi serta Permasyarakatan, jumlahnya makin kecil ya. Terakhir dari Direktur Pidana sekitar 700 orang," lanjutnya.
Baca Juga: Napi Koruptor, Teroris, Makar Bersenjata hingga Bandar Narkoba Tak Dapat Amnesti Prabowo!
Saat disinggung mengenai jumlah pasti yang seharusnya menerima amnesti, Supratman mengatakan, Kementerian Hukum hanya menerima data dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.
