Infografis
Suara.com - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras tindakan junta militer Myanmar yang terus melakukan pengeboman terhadap warga sipil, terutama pasca gempa berkekuatan 7,7 Skala Richter yang melanda negara tersebut.
Wakil Ketua BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil harus segera dihentikan dan mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas.
"Kami mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di saat masyarakat sedang berusaha bertahan dari dampak gempa yang menghancurkan," ujar Irine Yusiana Roba Putri kepada wartawan, Selasa (1/4/2025).
Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, gempa berkekuatan 7,7 SR terjadi pada kedalaman 10 km di dekat Mandalay, Myanmar. Gempa ini menyebabkan lebih dari 1.600 orang tewas dan 3.400 lainnya luka-luka.
Guncangan gempa Myanmar tersebut bahkan dirasakan hingga Bangkok, Thailand serta menyebabkan kerusakan bangunan dan korban jiwa.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan, hanya tiga jam setelah gempa terjadi, junta militer Myanmar tetap melanjutkan serangan udara yang menewaskan tujuh orang.
Sebelumnya, serangan udara di Desa Letpanhla, Mandalay, juga telah menewaskan sedikitnya 12 warga sipil dan melukai puluhan lainnya.
Sebagai pimpinan BKSAP DPR RI sekaligus Anggota Komisi V Fraksi PDIP DPR RI, Irine menyerukan agar ASEAN dan PBB lebih aktif dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terus terjadi di Myanmar.
Menurutnya, aksi represif yang dilakukan oleh junta militer hanya akan memperburuk situasi dan menghambat upaya bantuan kemanusiaan bagi korban bencana.
Baca Juga: Pembelaan Holding BUMN Pertahanan Setelah Dituding Ekspor Senjata ke Junta Myanmar
"Indonesia sebagai bagian dari ASEAN harus mengambil peran lebih besar dalam menekan junta Myanmar agar menghentikan agresi terhadap rakyatnya sendiri. Kita tidak boleh diam terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di sana," katanya.
