Menunggu Reshuffle Usai Lebaran, Pengamat Bongkar Pos Paling Mungkin Dievaluasi

Senin, 31 Maret 2025 | 22:29 WIB
Menunggu Reshuffle Usai Lebaran, Pengamat Bongkar Pos Paling Mungkin Dievaluasi
Presiden Prabowo rapat sembari makan siang dengan jajaran menteri Kabinet Merah Putih. (Foto: Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Menurut Yusak, PCO memang perlu dievaluasi. Salah satu sebabnya adalah kinerja para juru bicara yang bernaung di bawah Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Sejak awal bekerja, jubir-jubir presiden ini belum menunjukkan performa kinerja yang bagus dan sering membuat blunder dengan pola komunikasi publik yang buruk. Akibatnya, Presiden Prabowo yang dirugikan," tutur Yusak.

Yusak mengatakan PCO merupakan ujung tombak komunikasi strategis pemerintahan. Mestinya, PCO bisa memahami dengan baik anatomi sosiologis masyarakat.

"Jangan sampai membuat blunder terus," ucap Yusak.

Yusak menegaskan kepala negara perlu keberanian untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran Kabinet Merap Putih. Ia menilai kabinet yang sudah kadung gemuk tersebut harus benar-benar diisi orang yang bisa menterjemahkan visi dan misi Prabowo dalam memimpin pemerintahan.

"Sebaiknya Presiden Prabowo tidak boleh takut mengganti anak buah nya yang tidak bisa bekerja cepat. Kabinet gemuk harus diisi orang-orang yang bisa menterjemahkan visi prabowo dengan benar dan cepat supaya tidak menjadi beban pemerintahan," tambah Yusak.

Istana Bicara Tolok Ukur Kinerja Pemerintah

Prabowo Subianto (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Prabowo Subianto (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sementara itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan, tolok ukur menilai kinerja pemerintah seharusnya merujuk kepada empat tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/3), menilai jika tolak ukur UUD 45 digunakan, maka kinerja pemerintah sejauh ini masih tetap on track alias sejalan dengan tujuan-tujuan bernegara yang diamanatkan oleh konstitusi.

Baca Juga: Pamer ke Mahasiswa UGM Ikut World Education Forum Saat Jadi Mendikbud, Anies: Nggak Lama Kena Reshuffle

Dalam bab pembukaan UUD 45, empat tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI