Roket Misterius Guncang Lebanon: Siapa Dalang Sebenarnya? Israel Sengaja Provokasi?

Aprilo Ade Wismoyo Suara.Com
Minggu, 30 Maret 2025 | 17:38 WIB
Roket Misterius Guncang Lebanon: Siapa Dalang Sebenarnya? Israel Sengaja Provokasi?
Presiden Lebanon Joseph Aoun (x/@Naija_PR)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Tanggapan Israel terhadap peluncuran dua roket tak dikenal menandai sebuah perubahan karena bertepatan dengan rencana kembalinya Wakil Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Morgan Ortagus ke Beirut.

Dalam kunjungan keduanya, Ortagus bertujuan untuk membujuk pemerintah Lebanon agar terlibat dalam negosiasi diplomatik dengan Tel Aviv.

Pembicaraan yang diusulkan akan melibatkan tiga kelompok kerja yang bertugas mengamankan pembebasan tahanan Lebanon, mengawasi penarikan Israel dari titik-titik yang masih diduduki, dan menentukan batas wilayah sesuai dengan perjanjian gencatan senjata tahun 1949.

Israel menyerang Lebanon Selatan usai lakukan perjanjian gencatan senjata (X/Narasi_winda)
Israel menyerang Lebanon Selatan usai lakukan perjanjian gencatan senjata (X/Narasi_winda)

Peluncuran dua roket menandai insiden kedua dalam waktu kurang dari seminggu.

Serangan pertama terjadi Sabtu lalu, menargetkan pemukiman Israel di Metula dengan tiga roket, yang dicegat dan dijatuhkan oleh Israel di dekat Garis Biru.

Tembakan roket terbaru bertepatan dengan pertemuan Presiden Lebanon Joseph Aoun dengan mitranya dari Prancis Emmanuel Macron di Paris, yang tampaknya merupakan pesan bahwa upaya tentara Lebanon untuk menegaskan otoritas negara atas semua wilayah nasional tidaklah cukup—terutama saat Ortagus bersiap untuk kembali ke Beirut.

Identitas mereka yang berada di balik peluncuran roket tersebut masih belum jelas, karena Hizbullah telah berulang kali membantah keterlibatan apa pun.

Sumber yang mengetahui pertemuan keamanan yang diketuai oleh Perdana Menteri Nawaf Salam, yang berhubungan dengan Aoun selama pembicaraannya dengan Macron, mengatakan kepada Asharq Al-Awsat bahwa pertemuan tersebut secara cermat membahas pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Menurut sumber tersebut, penilaian dalam pertemuan keamanan yang diperluas tersebut adalah bahwa Hizbullah tidak berminat meluncurkan roket tersebut.

Baca Juga: Gaza di Ambang Krisis Kesehatan: 80% Pasien Tak Tertangani, 'Kematian Baru Setiap Menit'

Namun, diskusi di antara pejabat keamanan juga mengesampingkan faksi-faksi Palestina, karena roket tersebut ditembakkan dari wilayah yang berada di bawah pengaruh Hizbullah.

Hizbullah, menurut sumber tersebut, peka terhadap suasana hati yang berlaku di antara komunitas Syiah Lebanon, yang mencari stabilitas di selatan—tujuan yang masih sulit dicapai sementara perang terus berlanjut.

Kelompok tersebut waspada untuk mengasingkan basis pendukungnya dan telah menahan diri untuk tidak menanggapi pelanggaran gencatan senjata Israel, meskipun hal ini menimbulkan rasa malu di dalam jajarannya.

Saat ini, Hizbullah sejalan dengan upaya diplomatik pemerintah Lebanon untuk menekan Israel agar menarik diri dari Lebanon selatan, kata sumber tersebut. Presiden Aoun baru-baru ini menegaskan bahwa kelompok tersebut bekerja sama dengan tentara Lebanon di selatan Sungai Litani.

Jika penyelidikan intelijen militer yang sedang berlangsung menentukan bahwa baik Hizbullah maupun aktor lokal lainnya tidak terlibat dalam peluncuran roket, pertanyaan mungkin muncul mengenai apakah Israel sendiri berada di balik serangan itu, mengingat sejarah pelanggaran gencatan senjatanya.

Israel, menurut sumber tersebut, memiliki keuntungan paling banyak dari melemahkan perjanjian gencatan senjata yang ditengahi AS-Prancis.

Sementara itu, Hizbullah tidak banyak memperoleh keuntungan dari meningkatnya ketegangan, khususnya saat Lebanon memasuki Idul Fitri dan Paskah—hari libur yang biasanya mendatangkan banyak ekspatriat dan memberikan dorongan ekonomi yang sangat dibutuhkan.

Bendera nasional Lebanon (kanan) dan bendera Hizbullah. [Dok.Antara]
Bendera nasional Lebanon (kanan) dan bendera Hizbullah. [Dok.Antara]

Sumber tersebut juga mempertanyakan apakah Israel, dengan kemampuan pengawasannya yang luas, benar-benar tidak mampu mendeteksi dan mencegah peluncuran dua roket 107 mm.

Mereka menunjukkan bahwa Israel terus memantau udara di Lebanon selatan, Lembah Bekaa, dan perbatasan Lebanon-Suriah, dan sering melacak dan membunuh para anggota Hizbullah.

Sebelumnya, Israel telah menargetkan fasilitas militer kelompok tersebut tetapi tidak menyerang lokasi peluncuran roket, maupun platform yang digunakan dalam serangan tersebut. Sebaliknya, Israel menerapkan persamaan balasan, menyamakan Kiryat Shmona dengan pinggiran selatan Beirut—sama seperti sebelumnya Israel telah menghubungkan Metula dengan ibu kota Lebanon.

Sumber-sumber tersebut tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Israel mengatur serangan tersebut melalui agen-agennya—sebuah sudut pandang yang terus diselidiki oleh badan-badan keamanan.

Jika tidak ada kelompok Lebanon yang dianggap bertanggung jawab, sumber-sumber tersebut menyarankan, insiden tersebut dapat dikaitkan dengan perpecahan internal dalam Hizbullah, di mana beberapa elemen menganjurkan tanggapan militer terhadap pelanggaran Israel, sementara yang lain mendukung pendekatan diplomatik pemerintah.

Tanggapan Israel, mereka menambahkan, sesuai dengan upaya yang lebih luas untuk menekan Lebanon agar melakukan negosiasi langsung—sebuah langkah yang secara terbuka didukung oleh Washington, sebagaimana disampaikan melalui Ortagus.

Waktu peluncuran roket, yang bertepatan dengan pertemuan Aoun-Macron, dipandang sebagai upaya untuk mendorong Prancis agar selaras dengan posisi AS, daripada mempertahankan pendiriannya saat ini, yang lebih bersimpati terhadap perspektif Lebanon.

Menjelang kunjungan Ortagus, Aoun menguraikan pendekatan Lebanon terhadap proposal AS dari Paris, menekankan bahwa setiap negosiasi harus membedakan antara tiga isu terpisah: pembebasan tahanan Lebanon, penarikan Israel dari titik-titik yang diduduki, dan demarkasi perbatasan di bawah protokol diplomatik yang diakui secara internasional—tanpa mengarah pada normalisasi dengan Israel atau memaksa Lebanon ke dalam skenario “perang atau negosiasi” yang ditentukan oleh Tel Aviv.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI