“Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian, Jumat (28/3/2025).
Pasalnya, dia menyebut sejumlah ASN tidak memiliki mobil sehingga kebijakannya itu diharapkan dapat membantu.
Dengan kebijakan ini pula, Supian berharap para ASN bisa kembali ke Depok tepat waktu tanpa beralasan terkendala masalah transportasi.

Regulasi yang Mengatur Penggunaan Kendaraan Dinas
Untuk diketahui aturan larangan penggunaan mobil dinas untuk digunakan di luar kepentingan dinas diatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 telah mengatur secara detail tentang penggunaan kendaraan dinas. Beberapa poin krusial dalam peraturan tersebut meliputi:
Batasan Penggunaan:
- Kendaraan dinas hanya diperuntukkan bagi keperluan operasional kantor
- Penggunaan dibatasi pada jam dan hari kerja
- Operasional terbatas dalam wilayah kota, kecuali ada izin khusus
- Penggunaan di luar ketentuan harus mendapat persetujuan pejabat berwenang
Tanggung Jawab Pengguna:
- Wajib memelihara kendaraan dengan baik
- Menggunakan BBM sesuai ketentuan
- Melaporkan setiap kerusakan
- Mengembalikan kendaraan sesuai jadwal
Mengapa Aturan Ini Penting?
Penetapan aturan ketat ini memiliki beberapa tujuan fundamental:
Baca Juga: Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran? Simak Aturan Mainnya Wahai ASN
1. Efisiensi Anggaran Negara: