Infografis
Suara.com - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengemukakan bahwa pemerintah saat ini telah menerapkan sistem transmigrasi baru.
Apabila dahulu transmigrasi dikenal sebagai upaya merelokasi masyarakat di Pulau Jawa untuk pindah ke daerah luar, Iftitah menekankan bahwa pemerintah kini telah punya paradigma baru.
Dia menyampaikan bahwa transmigrasi tidak lagi hanya bicara lahan kosong, tetapi saat ini lebih luas lagi, yakni mengenai pertumbuhan baru.
"Tentang membangun peradaban baru di tanah baru. Kita belajar dari banyak kawasan, bagaimana transmigrasi membangun pusat pertumbuhan baru, yang modern dan terintegrasi," kata Iftitah saat temu media 'Transmigrasi Baru Indonesia Maju' di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Pada kesempatan itu, Iftitah juga memperkenalkan 5 pilar yang kini digunakan sebagai paradigma Transmigrasi Baru.
Pertama, imbuhnya, Transmigrasi Tuntas yang berarti menyelesaikan masalah lahan dan hak -hak transmigran.
Dia menekankan kalau masyarakat tidak boleh menjadi korban, sehingga segala hak mereka saat menjalani transmigrasi harus benar-benarkan dituntaskan.
Kedua, Transmigrasi Lokal berupa menggerakkan potensi desa-desa dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal.
"Dari lokal, menuju kota baru yang maju dan mandiri," katanya.
Ketiga, Transmigrasi Patriot, yakni dengan membangun manusia unggul, mencetak patriot yang membangun Indonesia dengan potensi yang dimiliki transmigran.
Baca Juga: Akui Pemerintah Salah Perencanaan Transmigrasi Rempang, Menteri Iftitah akan Minta Maaf Saat Lebaran
Keempat, Transmigrasi Karya Nusantara. Iftitah menjelaskan bahwa kehadiran kawasan transmigrasi harus sebagai sentra ekonomi untuk penciptaan lapangan kerja.
Sehingga akan ada molaborasi dengan korporasi dan koperasi. Serta enghubungkan kawasan dengan pasar nasional dan global.
"Kelima, Transmigrasi Gotong Royong. Revitalisasi kawasan transmigrasi lama. Menghidupkan kembali semangat gotong royong lintas sektoral dan pembangunan kawasan Transmigrasi secara berkelanjutan," ucapnya.
Menurut Iftitah, tujuan utama dari transmigrasi ialah untuk membangun peradaban baru, menciptakan masa depan yang lebih lebih adil, dan lebih makmur bagi setiap daerah di Indonesia.
Oleh karena itu, dia menegaskan kalau transmigrasi harus dilakukan atas sukarela masyarakat, bukan karena paksaan.
"Mari kita bawa semangat transmigrasi ini ke seluruh Nusantara. Bukan hanya dari pulau ke pulau, tapi dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran, agar Indonesia benar-benar maju bersama," katanya.
Transmigrasi Lokal
Sebelumnya diberitakan, Iftitah mengakui pemerintah salah metode dalam merencanakan transmigrasi lokal di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Iftitah menjelaskan, persoalan yang terjadi di Rempang karena Hak Pengelolaan Lahan (BPL) tidak diberikan kepada masyarakat melainkan masih dipegang oleh instansi pemerintah, yakni Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Itu sebabnya terjadi perlawanan dari masyarakat setempat ketika pemerintah menyatakan ingin merelokasi mereka untuk program transmigrasi lokal.
"Di Rempang, itu pemilik HPL-nya adalah BP Batam. Sehingga pemerintah menganggap ketika itu, siapa yang berada di Rempang itu illegal, karena tidak punya sertifikat," jelas Iftitah saat temu media 'Transmigrasi Baru Indonesia Maju' di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Iftitah menilai bahwa penanganan yang terjadi selama ini di Rempang tidak sesuai dengan penegakan hukum.
"Maka kemarin ada yang kurang tepat, saya sampaikan kurang tepat penanganannya dengan penegakan hukum. Sehingga ada perlawanan dari masyarakat,"
Untuk menebus kesalahan itu, Iftitah menyampaikan kalau dia beserta jajaran Kementerian Transmigrasi akan memjnta maaf langsung kepada masyarakat Rempang.
Permintaan maaf itu akan dilakukan bertepatan pada saat Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.
"Saya insyaAllah, kalau Tuhan mengizinkan, sudah dapat izin dari Presiden, dengan beberapa pejabat Kementerian Transmigrasi, kami satu syawal insyaAllah akan Solat Ied di Rempang. Jadi saya akan sampaikan, kami mau minta maaf atas nama pemerintah, atas perlakuan pemerintah di masa yang lalu," ucapnya.
Permintaan maaf itu hanya akan disampaikan oleh Iftitah beserta jajarannya di Kementerian Transmigrasi. Dia menyampaikan kalau Presiden Prabowo tidak akan ikut, lantaran akan merayakan lebaran di Jakarta.
