Infografis
Suara.com - Media sosial dihebohkan dengan unggahan yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto memakai dana haji untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam narasi di Facebook tersebut juga menyinggung soal umat Islam tidak rela lantaran dana haji digunakan untuk IKN.
Adapun narasinya sebagai berikut:
"Prabowo siap lanjutkan pembangunan IKN, dengan dana haji yg tersisa yg sudah di ikhlaskan oleh Rakyat!! Rakyat yang mana?? Kami umat Islam sekaligus pemilik dana haji jelas tidak rela & tidak ikhlas dana haji di gunakan untuk pembangunan, ini bukan negara islam, jadi pembangunan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab umat Islam."
Lantas benarkah Prabowo menggunakan dana haji melanjutkan pembangunan IKN?
Sesuai penelusuran, artikel yang diterbitkan CNBC Indonesia dengan tanggal, waktu, dan nama penulis yang sama seperti yang tercantum dalam unggahan video tersebut tidak sesuai.
Judul asli artikel tersebut adalah “Sektor Usaha Ini Bakal Dapat Subsidi Kredit 5% dari Prabowo” dan tidak memiliki kaitan dengan pembangunan IKN yang disebutkan menggunakan dana haji.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut hingga lima tahun ke depan, yaitu pada 2025-2029.
"Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau (Presiden) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun (untuk periode) 2025 hingga 2029 ini," kata Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dilansir dari Antara.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Undian Berhadiah Bank Jatim Daftar Lewat Tautan?
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono juga memastikan anggaran yang dialokasikan untuk OIKN tahun ini tetap pada angka yang telah disetujui Presiden, yaitu Rp6,3 triliun, ditambah dengan Rp8,1 triliun atau total sebesar Rp14,4 triliun berasal dari APBN. Alokasi dana itu merupakan bagian dari anggaran IKN 2025-2029 Rp48,8 triliun.
Anggaran diblokir sementara
Sementara itu, pemerintahan Prabowo memblokir sementara anggaran untuk pembangunan IKN. Meski demikian pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana.
Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung menegaskan jika pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pembangunan IKN.
"Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada," ujar Onesimus dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025).
Dia menjelaskan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai target-target prioritas. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pembangunan IKN akan terhenti.
"Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran yang minim," tegasnya.
Mengenai dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan, dia memastikan bahwa seluruh proses AMDAL berjalan dengan baik dan terus dipantau.
Onesimus juga menegaskan bahwa tidak ada pembangunan di IKN yang tidak melalui AMDAL.
"Semua pembangunan di IKN harus melalui AMDAL. Kalau tidak, berarti kegiatan itu ilegal," tegasnya.
Onesimus menambahkan, komitmen Presiden terkait anggaran tahap II sejumlah Rp48 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun masih berlaku.
Dia juga memastikan bahwa pembangunan tiga elemen utama IKN, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, terus berjalan.
"Pembangunan Istana Presiden dan kantor kepresidenan sudah berjalan. Sekarang, bagaimana dengan DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lainnya. Ini harus dilengkapi semua," katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa anggaran APBN hanya 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN. Sisanya, 80 persen berasal dari investasi. Onesimus menyebutkan beberapa investor yang sudah terlibat dalam pembangunan IKN, seperti Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika.
"Investasi tetap jalan. Ini bukan hanya soal APBN," ujarnya.
Onesimus berharap, semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Ia juga menyebutkan bahwa Australia akan membangun sekolah internasional di IKN. (Antara)
