Teken PP, Prabowo Was-was Akhlak Anak-anak Bisa Rusak Gegara Dunia Digital

Jum'at, 28 Maret 2025 | 17:26 WIB
Teken PP, Prabowo Was-was Akhlak Anak-anak Bisa Rusak Gegara Dunia Digital
Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Prabowo sekaligus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan regulasi tersebut.

"Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga kita dapat rumuskan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak," kata Prabowo.

Melalui sambutan tersebut, Prabowo sekaligus mengingatkan para siswa sekolah untuk rajin belajar dan menjauhi hal-hal yang negatif.

"Sekalian saya kira itu. Hati-hati semua anak-anak, jangan ikut-ikut hal-hal yang negatif, kalian harus belajar yang baik. Masa depan Anda cerah, masa depan Indonesia cerah dan ini semua kita di sini semua adalah untuk bekerja menyiapkan masa depan anak-anak yang lebih baik," kata Prabowo.

Diketahui, rencana pemerintah membatasi media sosial untuk melindungi anak di ruang digital mendapat sambutan positif. Namun, kebijakan ini perlu didasari kajian mendalam yang sesuai dengan konteks Indonesia. Partisipasi publik yang bermakna juga menjadi hal penting agar regulasi ini tidak terkesan hanya meniru kebijakan di Australia.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Nenden Sekar Arum, menegaskan pentingnya kajian komprehensif. Hal ini untuk memastikan mekanisme yang diterapkan benar-benar relevan dan tepat bagi Indonesia.

“Karena pasti akan ada berbeda soal behavior anak-anak di Indonesia dan Australia dalam mengonsumsi informasi,” jelas Nenden kepada Suara.com, Selasa (21/1/2025).

Namun, Nenden Sekar Arum, , mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa. Ia menekankan pentingnya melibatkan partisipasi publik dan mempertimbangkan risiko dari pembatasan media sosial. Menurutnya, aturan semacam itu berpotensi membatasi manfaat positif yang sebenarnya bisa diperoleh anak dari media sosial dan internet.

“Makanya penting juga memastikan bahwa niat baik pemerintah itu harus dibarengi dengan cara-cara yang baik dalam proses penyusunannya dan nanti dalam konteks implementasinya,” tuturnya

Baca Juga: Tolak UU TNI, Muncul Gerakan Lawan Dari Kantor: Himpun Donasi hingga Ajakan Berbaju Hitam Tiap Hari

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI