Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk meniadakan kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor selama masa lebaran Idulfitri 1446 Hijriah. Ketentuan ini berlaku untuk dua pekan mulai dari tanggal 28 Maret sampai dengan 6 April 2025.
"Untuk ganjil genap itu ditiadakan selama masa libur Hari Raya (Lebaran). Kemudian juga selama masa libur lebaran dan cuti bersama," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Jumat (28/3/2025).
Selama ganjil genap ditiadakan Syafrin menyebut pihaknya akan melakukan penyesuaian operasional petugas Dishub. Mereka akan difokuskan untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas (lalin) selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.
"Artinya sampai dengan tanggal 7 April itu tidak ada ganjil genap," jelasnya.
![Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jakarta Syafrin Liputo. [Suara.com/Fakhri Fuadi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/14/23843-kepala-dinas-perhubungan-pemprov-jakarta-syafrin-liputo.jpg)
Kemudian untuk pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor juga ditiadakan pada minggu tanggal 30 Maret dan 6 April.
"Jadi dua minggu ini ditiadakan untuk hari bebas kendaraan bermotor," ungkapnya.
Peniadaan CFD di Jakarta merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Dalam aturan itu, disebutkan HBKB dapat dibatalkan jika pada waktu yang bersamaan juga terdapat kegiatan khusus.
Oleh karena itu, Syafrin mengimbau para pengendara untuk tetap menjaga keselamatan dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada.
"Diimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan di jalan dan berkendara dengan tertib sesuai agar perjalanan selalu selamat, aman, dan nyaman," pungkasnya.
Baca Juga: Ngeri! Jejak Represif Polisi saat Demo Tolak UU TNI di DPR: Cegat Ambulans hingga Gebuk Paramedis!
Sebagai informasi, aturan ganjil-genap merupakan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor yang diberlakukan berdasarkan nomor polisi kendaraan. Sistem ini pertama kali diperkenalkan di Jakarta pada tahun 2016 dengan beberapa tujuan utama membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah tertentu, terutama di jalan-jalan utama Jakarta yang sering mengalami kepadatan. Dengan mengurangi sekitar 50% volume kendaraan setiap harinya, diharapkan arus lalu lintas bisa lebih lancar.
