"PSN dirancang untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika ditetapkan sebagai PSN, harapannya ada investasi besar, lapangan kerja, dan manfaat ekonomi luas,” ujar Ahmad kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).
Menurutnya, pemerintah harus memiliki alasan yang jelas dari penghentian PSN di tengah jalan. Sebab, penetapan PSN harus didukung studi kelayakan komprehensif, termasuk analisis biaya-manfaat serta dampak ekonomi dan sosial.
“Jika PSN yang sudah berjalan dihentikan, artinya ada kelemahan dalam perencanaan awal. Ini bisa merusak kepercayaan investor dan berisiko menimbulkan capital flight,” ucapnya.
Dampak dari penghentian PSN tidak hanya terbatas pada kepercayaan investor, tetapi juga bisa memperlambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.