Infografis
Suara.com - Aparat kepolisian memukul mundur massa yang menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/3/2025). Dalam pukul mundur massa, aparat menerjunkan sejumlah mobil water canon.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, awalnya aksi masih berjalan normal hingga memasuki waktu buka puasa. Massa tetap bertahan menyampaikan aspirasinya yang menolak pengesahan RUU TNI.
Sampai akhirnya aparat kepolisian memberikan imbauan untuk massa mengakhiri aksinya lantaran sudah memasuki waktu berbuka puasa.
"Ayo mundur kawan-kawan, dilanjut lagi penyampaian aspirasinya setelah lebaran," kata aparat lewat pengeras suara dari mobil pengurai massa.
Namun massa masih bertahan, aparat kemudian menembakan water canon ke arah massa dari dalam Gedung DPR RI. Massa justru kemudian membalas dengan menembakan petasan kembang api ke arah aparat.
Kemudian ketika waktu berbuka semua mereda. Terlihat massa melakukan aksi bakar-bakar sebagai protes.
Sampai akhirnya aparat memutuskan memukul mundur massa dari depan Gedung DPR RI.
Aparat memukul mundur akhirnya dari arah depan Gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto ke arah Jalan Pemuda atau Komplek GBK.
Massa melawan dengan melakukan tembakan petasan kembang api.
Baca Juga: Kembali Digeruduk Massa Tolak UU TNI, Fans JKT48 Ikut Kepung Gedung DPR
Akhirnya massa mundur ke arah Senayan dan juga sebagian lagi ke arah Slipi.
Sebelumnya, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depak Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/3/2025). Mereka masih menuntut penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, massa mulai berdatangan sejak pukul 16.00 WIB. Terlihat mayoritas dari mereka menggunakan pakaian serba hitam.
Massa juga membawa poster-poster bertuliskan kalimat protes terhadap pengesahan Revisi UU TNI.
Ribuan Aparat Dikerahkan di DPR
![Massa Mahasiswa dari berbagai universitas saat menggelar aksi menolak RUU TNI di Kawasan DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/26/46834-massa-mahasiswa-menggelar-aksi-menolak-ruu-tni-di-kawasan-dpr-jakarta.jpg)
Kepolisian mengerahkan sebanyak 1.824 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat atau demo tolak Undang-undang TNI di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat, Kamis (27/3).
"1.824 personel untuk pengamanan di DPR," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.
Susatyo mengatakan bahwa personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.
"Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI," ujarnya.
Pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI bersifat situasional. Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.
Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.
Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
"Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di sekitaran Gedung DPR RI," kata dia.
Lebih lanjut, Susatyo menyebut personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.
Dalam selebaran yang beredar di media sosial, koalisi masyarakat sipil serukan aksi "Jakarta Melawan" yang akan beraksi di sekitar DPR RI pada Kamis siang mulai pukul 13.30 WIB.
Tuntutan mereka dalam aksi tersebut yaitu menolak militerisme, lawan kapitalisme, dan ganyang oligarki. Selain itu juga meminta UU TNI yang baru saja disahkan dicabut serta menolak RUU Polri.
