Infografis
Suara.com - Menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi positif langkah pemerintah dalam mencairkan dua program bantuan sosial (Bansos) pada Maret ini.
Menurut Cucun, langkah ini sangat vital dalam meringankan biaya kebutuhan Lebaran bagi masyarakat.
Cucun berbicara menanggapi saran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta pemerintah daerah untuk proaktif dalam distribusi bansos di momen jelang Lebaran 2025.
"Bansos yang disalurkan menjelang Lebaran sangat berarti, terutama untuk membantu keluarga yang ekonominya kurang mampu," ungkap Cucun pada Kamis (27/3/2025).
Dijelaskan bahwa dua tipe bansos yang akan disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada Maret 2025 adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Cucun juga memberikan apresiasi kepada pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang telah menargetkan untuk mendistribusikan bantuan sosial sebelum momen Lebaran.
"Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat yang cenderung meningkat menjelang Idul Fitri serta memberikan keceriaan di saat perayaan," kata Cucun, yang juga mewakili Jawa Barat II.
Ditambahkan bahwa penyaluran Bansos PKH periode pertama 2025 telah dilakukan dari Januari hingga Maret. Penyaluran ini berlangsung bertahap menjelang akhir bulan Lebaran.
Sementara itu, BPNT dicairkan bulanan dengan Maret 2025 sebagai salah satu periode pencairan.
Baca Juga: Kabar Gembira Jakarta! Bansos KLJ, KPDJ, KAJ Cair, Cek Apakah Anda Termasuk Penerima
Bagi keluarga yang tercatat sebagai penerima manfaat Bansos Kemensos 2025, mereka akan bisa mencairkannya di bulan Maret atau sesaat sebelum Idul Fitri.
Cucun mengingatkan bahwa meski jadwal pencairan telah ditetapkan, faktor distribusi dan kesiapan wilayah bisa menyebabkan perbedaan waktu penerimaan di setiap daerah.
Penyaluran bansos ini dijalankan melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.
Cucun mengimbau pemerintah daerah untuk mengikuti instruksi pusat agar bansos disalurkan tepat waktu dan sesuai target tanpa ada kebocoran.
Dia juga menegaskan bahwa DPR akan secara rutin meminta laporan distribusi dari setiap pemerintah daerah.
"Penting untuk memastikan bansos mencapai sasaran yang tepat dan disalurkan tepat pada waktunya, mengingat banyak warga yang berharap bantuan ini bisa membantu mereka sebelum Idul Fitri," tegas Cucun.
Koordinator bidang kesejahteraan rakyat DPR ini juga menyerukan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam penyaluran bansos. Transparansi penerima bantuan juga diharapkan dapat terjaga melalui platform yang dapat diakses publik.
“Di masa reses DPR, para anggota dewan diharapkan dapat intens memantau penyaluran bantuan sosial di wilayah mereka masing-masing,” imbuhnya.
Cucun menambahkan bahwa DPR akan memainkan peran aktif dalam pengawasan distribusi bansos agar benar-benar efektif dan mencapai tujuan peningkatan daya beli masyarakat.
“Pastikan juga bahwa bansos diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, termasuk mereka yang saat ini mungkin mengungsi akibat bencana,” papar Cucun.
Ia juga menekankan perlunya kerja keras dan kredibilitas dari pemerintah daerah dalam mendistribusikan bansos dan mendorong sanksi bagi yang terlambat atau terbukti curang.
"Komitmen ini harus kita dukung untuk memastikan keberhasilan penyaluran bansos yang efisien dan tepat guna,” pungkas Cucun.
Selain PKH dan BPNT, bansos lain seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga akan diterima oleh masyarakat yang layak di bulan Maret ini.
Ini termasuk Bansos beras 10 Kg dan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang juga dicairkan secara bertahap.
Cucun berharap setiap kepala daerah mengawal penyaluran bansos ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kami di DPR akan terus mengawasi agar bantuan sosial ini sampai ke tangan yang membutuhkan,” tutup Cucun.
