Infografis
Suara.com - Israel tampaknya tidak main-main untuk memindahkan warga Gaza, Palestina ke Indonesia.
Dilaporkan media setempat, The Times of Israel bahwa kelompok pertama yang berjumlah 100 Warga Gaza bersiap diberangkatkan ke Indonesia, sebagai bagian dari program migrasi sukarela.
Dilaporkan Channel 12, program tersebut akan dilaksanakan Mayjen Ghassa Alian, Kepala Koordinasi Kegiatan Pemerintah di Wilayah atau COGAT.
Menurut laporan media tersebut, Warga Gaza akan dipekerjakan di sektor konstruksi.
Apabila program rintisan tersebut berhasil, diharapkan bisa memotivasi ribuan Warga Gaza melakukan migrasi sukarela ke Indonesia untuk bekerja dan berpotensi tinggal secara permanen, dengan persetujuan Pemerintah Jakarta.
Masih menurut laporan media tersebut, lantaran Israel dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, maka kedua pihak membuka saluran komunikasi khusus guna merancang program ini.
Sementara itu, berdasarkan laporan yang beredar, program tersebut akan dikelola oleh 'administrasi migrasi' yang dibentuk Pemerintah Israel.
Pengelolaannya di bawah pimpinan Brigjen (purn) Ofer Winter, perwira kontroversial yang populer di kalangan komunitas religius-nasionalis.
Adapun, Menteri Pertahanan Israel Katz bertanggung jawab atas inisiatif ini.
Baca Juga: Gaza di Ambang Krisis Kesehatan: 80% Pasien Tak Tertangani, 'Kematian Baru Setiap Menit'
Untuk dikethui, berdasarkan data PBB pada September 2023, ada lebih dari dua pertiga bangunan di Gaza hancur atau rusak selama perang yang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 silam.
Sementara itu, rencana Amerika Serikat di Bawah Presiden Donald Trump untuk 'mengambil alih' Gaza dan memindahkan penduduknya ke negara lain, ditolak Otoritas Palestina dan negara-negara Arab.
Sebaliknya, Mesir mengusulkan rehabilitasi Gaza tanpa relokasi massal.
Sementara itu, Pemerintah Israel disebut-sebut telah menjajaki kerja sama rahasia dengan Republik Kongo dan negara lain untuk menampung imigran Gaza.
Langkah tersebut menuai kritik dari pemimpin di regional, meski terus diproyeksikan sebagai solusi alternatif pascakonflik.
Sebelumnya, Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff pernah menyampaikan pertimbangan untuk merelokasi Warga Palestina ke berbagai negara, salah satunya Indonesia.
Namun, pertimbangan tersebut mendapat pertentangan dari Otoritas Palestina.
Indonesia Tolak Relokasi
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta menegaskan, tidak pernah ada pembicaraan mengenai rencana relokasi warga Palestina di Gaza ke Indonesia.
"Pada dasarnya, kita tidak bisa menerima relokasi warga Gaza dari Gaza, karena rekonstruksi bukan menjadi alasan untuk melakukan relokasi. Tetapi sampai sekarang, tidak ada pembicaraan soal itu,” ujar Anis saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Menurut Anis, Pemerintah Indonesia tetap fokus pada dukungan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Saat ini, Indonesia melakukan koordinasi teknis dengan sejumlah pihak untuk kembali menyalurkan bantuan bagi masyarakat di Gaza.
![Ratusan massa Aksi Bela Palestina menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/21/13965-aksi-bela-palestina-di-kedubes-amerika.jpg)
Namun, ia belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai rencana tersebut.
"Kami sekarang masih dalam tahap koordinasi teknis terkait penyaluran bantuan kemanusiaan," katanya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengeluarkan pernyataan resmi pada Selasa (21/1/2025) yang membantah keras adanya rencana tersebut.
"Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pasca-konflik," demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan Rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan saat pidato perdananya usai dilantik menjadi presiden.
Indonesia, kata Prabowo, akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di tengah situasi yang makin memburuk akibat konflik, dengan berpegang pada prinsip anti penjajahan, anti penindasan, dan solidaritas global.
"Kita punya prinsip kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina," ucap Presiden Prabowo pada pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024.
