Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya dugaan unsur politik dalam penanganan kasus Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa dengan agenda tanggapan jaksa terhadap nota keberatan atau eksepsi Hasto.
"Dalam eksepsi terdakwa halaman 2 sampai dengan 5 dan eksepsi penasihat hukum terdakwa halaman 13 sampai dengan 40, penasihat hukum dan terdakwa berdalih bahwa dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh terdakwa karena adanya motif politik dan unsur balas dendam sehingga untuk membungkamnya digunakan instrumen hukum," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Menurut jaksa, tudingan kubu Hasto yang menyebut kasus ini dipengaruhi unsur politik tidak relevan dengan alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan eksepsi.
Lebih lanjut, jaksa juga menilai dugaan adanya unsur politik yang ditudingkan hanya asumsi dari Hasto dan tim hukum yang membelanya.
"Apa yang disampaikan terdakwa dan penasihat hukum dalam persidangan tahun 21 Maret 2025, merupakan pendapat penasihat hukum dan terdakwa sendiri, yang berkesimpulan atas kasus yang menimpa terdakwa lebih banyak aspek politik dengan menggunakan hukum sebagai alat pembenar yang mengarah pada terjadinya kriminalisasi hukum, sebagai akibat tindakan kritis terdakwa dengan mencari-cari kesalahan pada diri terdakwa," tutur jaksa.
Dengan begitu, jaksa menegaskan bahwa penanganan kasus Hasto dilakukan secara murni untuk penegakkan hukum.
Untuk itu, jaksa meminta majelis hakim untuk menolak eksepsi yang disampaikan Hasto pada sidang sebelumnya.
Jaksa menegaskan bahwa perkara Hasto murni penegakan hukum berdasarkan kecukupan alat bukti yang sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.
Baca Juga: Kubu Hasto Tuding Surat Dakwaan Beda dengan Putusan yang Sudah Inkrah, Jaksa Beri Perlawanan Balik
"Tidak ada agenda apapun atau ditunggangi siapapun, karena semua adalah penegakan hukum semata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucap jaksa.
