Infografis
Seharusnya, aparat tetap memperhatikan ketentuan dalam menggunakan senjata api. Sehingga tidak ada alasan untuk petugas dalam menembak
Sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku dalam mencegah larinya ersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
Iqbal menjelaskan, setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana atau menjadi tersangka memiliki hak untuk diadili dengan cara yang adil dan berimbang untuk menyampaikan pembelaan atas tuduhan yang dikenakan kepada mereka.
Namun, hak-hak ini tidak dapat diberikan jika mereka telah meninggal dunia akibat penembakan sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan, yang mengakibatkan perkara tersebut menjadi gugur.
Penempatan tim penembak jitu sebagai langkah pengamanan bukan hanya tindakan yang berlebihan, tetapi juga mencerminkan pendekatan represif yang berpotensi terjadinya extrajudicial killing.
Keamanan publik tidak dapat dicapai melalui intimidasi dan kekerasan, tetapi harus melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Kami menuntut Kapolres Cianjur, Kapolres Purwakarta, dan Kapolres Karanganyar untuk mencabut rencana ini dan berkomitmen pada pendekatan yang manusiawi dan sesuai dengan prinsip perlindungan HAM dalam merespons ancaman tindak pidana,” tegasnya.
Kapolri juga diminta untuk memanggil dan menindak tegas jajarannya yang diduga ingin melakukan extrajudicial killing.
“Kapolri untuk memanggil dan menindak tegas Kapolres Cianjur, Kapolres Purwakarta, dan Kapolres Karanganyar atas promosi kebijakan yang mengarah pada pembenaran extrajudicial killing,” pungkasnya.
Baca Juga: Lagu Band Sukatani 'Bayar Bayar Bayar' Mengandung Kebenaran, ICJR: Sudah Sering Diberitakan
Polisi Siapkan Sniper Selama Arus Mudik 2025
