Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan peringatan Presiden Prabowo Subianto soal komunikasi pejabat publik bertujuan agar para menteri dapat mengomunikasikan solusi atau jalan keluar atas suatu isu dengan baik.
“Tentu peringatan Pak Prabowo kepada kita semua agar kita betul-betul memberikan jalan keluar, bukan menambah beban baru dengan komunikasi yang buruk,” kata Muhaimin sebagaimana dilansir Antara, Rabu (26/3).
Menurut Muhaimin, kemampuan komunikasi yang baik bersifat penting. Terlebih, di tengah era disrupsi media dengan derasnya arus informasi.
“Jadi, era media teknologi informasi yang canggih ini, didukung oleh media sosial, menuntut Pemerintah dan semua saya kira masyarakat, Pemerintah, lembaga-lembaga, semua harus betul-betul memiliki kemampuan mengomunikasikan (sesuatu) dengan baik,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran kementerian/lembaga untuk memperbaiki komunikasi publik agar informasi yang sampai ke masyarakat lebih akurat dan tidak mudah dipelintir oleh opini yang menyesatkan.
"Ya ini, membahas banyak dinamika komunikasi yang harus diperbaiki dan seterusnya lah," demikian disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3).
Ia mengatakan Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan efektivitas komunikasi mengenai berbagai capaian pemerintah untuk menyampaikan prestasi berdasarkan realitas.
Sudaryono menegaskan bahwa Pemerintah tidak antikritik. Namun begitu, narasi perlu dibangun dengan baik.
“Pemerintah tidak antikritik, tetapi bahwa narasi ‘kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik. Jangan sampai opini, orang itu berasumsi. Asumsi orang itu tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai dia dapat berita sepenggal, kemudian berasumsi negatif ‘kan nggak bagus,” katanya.
Baca Juga: Usai Lebaran, Prabowo Cari Guru Sekolah Rakyat! Begini Mekanismenya
Lebih lanjut, saat ditanya mengenai komentar pejabat publik yang cenderung kontraproduktif, Sudaryono mengakui memang perbaikan-perbaikan dalam cara berkomunikasi perlu terus dilakukan.
“Kami perbaiki saja. Jadi, kalau saya, dari porsi saya, anda bisa lihat dari sosial media saya, kami tone-nya positif. Karena memang, kalau ada yang baik, kami sampaikan baiknya. Kalau yang enggak baik, kami perbaiki,” ujarnya.
Deretan Kasus Cerminkan Tantangan Komunikasi Publik
Melansir Antara, sejak dilantik pada Oktober 2024, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi berbagai tantangan dalam komunikasi publik.
Meskipun survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 79 persen terhadap 100 hari pertama pemerintahan ini, sejumlah akademisi menyoroti perlunya evaluasi dalam aspek komunikasi publik.
Beberapa kasus yang mencerminkan tantangan komunikasi publik tersebut:
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memasukkan serangga seperti belalang dan ulat sagu dalam MBG menimbulkan polemik di masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan penjelasan yang memadai mengakibatkan kebingungan dan resistensi dari publik.
2. Pernyataan Menteri Hukum tentang Tragedi 1998: Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan Tragedi 1998 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Komentar ini memicu kontroversi dan kritik dari berbagai pihak yang menilai pernyataan tersebut kurang sensitif terhadap korban dan keluarga korban.
3. Kebijakan penjualan LPG 3 kilogram: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa penjualan LPG 3 kilogram hanya boleh dilakukan di pangkalan resmi. Namun, keputusan ini kemudian dianulir Presiden Prabowo, menunjukkan inkonsistensi dalam komunikasi kebijakan dan menyebabkan kebingungan di masyarakat.
Namun, pemerintah mulai menyadari kelemahan ini. Beberapa pejabat mengakui bahwa komunikasi publik perlu diperbaiki dengan memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.
Langkah-langkah seperti sosialisasi kebijakan yang lebih terbuka dan dialog dengan masyarakat mulai dilakukan untuk meningkatkan transparansi.
