Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk segera melakukan perekrutan guru dalam rangka menjalankan program Sekolah Rakyat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengonfirmasi jika pihaknya akan menangani langsung proses seleksi tenaga pendidik yang akan mengajar di sekolah tersebut.
Menurut Abdul Mu’ti, jika rekrutmen guru ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut, termasuk mekanisme dan jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan.
Ia mengungkapkan jika teknis pelaksanaan seleksi kemungkinan besar akan dilakukan melalui dua jalur, baik jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kemarin sudah ada penugasan dari Pak Presiden untuk rekrutmen oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nanti jumlahnya berapa, mereka dari unsur mana, kita akan bahas lebih lanjut setelah nanti Idulfitri (Lebaran)”, ujar Abdul Mu’ti saat ditemui di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
Kemungkinan Kriteria Guru yang Dibutuhkan untuk Sekolah Rakyat:
Meski belum ada keputusan final mengenai syarat seleksi, pemerintah diperkirakan akan mencari guru dengan karakteristik tertentu yang sesuai dengan visi Sekolah Rakyat.
Berdasarkan visi Sekolah Rakyat, kemungkinan besar menjadi perhatian dan kriteria seperti kompetensi pedagogik agar bisa mendidik anak-anak dari berbagai latar belakang sosial.
Guru dengan jiwa pengabdian tinggi, karena Sekolah Rakyat dirancang memiliki visi memberikan akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Baca Juga: Manajemen Terlalu Gemuk, Presiden Prabowo Ingin Pangkas Jumlah Komisaris Himbara
Karakter lainnya kemungkinan pada pada pendidikan karakter karena Sekolah Rakyat memiliki visi diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai nasionalisme.
Selain itu, karakter guru yang adaptif terhadap teknologi, sebagai bagian dari proses pembelajaran visi di Sekolah Rakyat.
Seleksi akan Dibahas Usai Lebaran
Abdul Mu’ti juga menyatakan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme perekrutan guru ini akan dilakukan setelah Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah.
Pembahasan ini akan mencakup jumlah guru yang dibutuhkan, daerah penempatan, serta tahapan seleksi yang akan diberlakukan.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu inisiatif unggulan yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah tertinggal.
Dengan adanya rekrutmen ini, diharapkan sekolah tersebut dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dengan membangun 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Pemerintah disebut menargetkan merekrut 60 ribu tenaga pengajar untuk mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat..
Para calon pengajar yang berhasil melewati tahapan seleksi akan menjalani pelatihan intensif guna membekali mereka dengan metode pengajaran yang inovatif.
Setelah itu, mereka akan mengikuti masa orientasi, di mana mereka akan diperkenalkan dengan konsep Sekolah Rakyat serta tantangan yang mungkin mereka hadapi di lapangan.
Semua ini dilakukan agar para guru siap mulai mengajar di Sekolah Rakyat yang akan beroperasi pada Juli 2025.
Program ini bukan sekadar janji kampanye, tetapi langkah konkret untuk memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat menikmati pendidikan berkualitas secara gratis.
Berada di bawah naungan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat akan menjadi wadah bagi generasi muda untuk mendapatkan ilmu, keterampilan, serta nilai-nilai kebangsaan yang kuat.
Pemerintah pun bergerak cepat dengan menjadwalkan rekrutmen tenaga pengajar dan calon siswa mulai April mendatang, sementara operasional sekolah ini ditargetkan dimulai pada Juli 2025.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan hak fundamental mereka yakni pendidikan yang layak dan berkualitas.
Masyarakat yang tertarik untuk menjadi bagian dari program ini diimbau untuk terus mengikuti perkembangan informasi dari pemerintah terkait pendaftaran dan persyaratan seleksi.
