Infografis
Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkap kurikulum yang akan digunakan pada program Sekolah Rakyat. Ia menyebut akan ada sedikit perbedaan dibandingkan kurikulum sekolah reguler lain.
Penentuan kurikulum ini sempat dibahas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya mekanisme pendaftaran untuk siswa Sekolah Rakyat akan lebih fleksibel.
"Kurikulumnya nanti seperti kurikulum biasa, tapi nanti kita kemarin sudah sampaikan di rapat dengan Presiden, nanti kurikulumnya modelnya multi-entry dan multi-exit kurikulum," ujar Mu'ti di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
Para calon siswa Sekolah Rakyat disebutnya bisa masuk saat pertengahan tahun ajaran baru. Begitu mereka bersekolah, bakal langsung ditempatkan di asrama.
"Jadi anak-anak ini itu tidak harus masuk pada tahun ajaran yang sama, mereka bisa masuk secara bergelombang, tidak harus bersamaan," ujarnya.
",Tapi prinsipnya begitu mereka sudah masuk, mereka diasramakan dan sudah bisa dimulai pembelajaran," tambah Muti.
Meski demikian, ia memastikan tiap siswa akan mendapatkan pendidikan seperti yang diterima siswa sekolah reguler lainnya.
"Jadi tidak sama persis dengan kurikulum yang ada di sekolah yang formal. Jadi nanti sekolahnya formal, tapi kita rancang dengan kurikulum yang tersendiri," pungkasnya.
Dua Opsi Guru Sekolah Rakyat
Baca Juga: Cak Imin Pastikan Guru yang Mengajar di Sekolah Rakyat Berstatus ASN
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan ada dua opsi untuk menempatkan guru di Sekolah Rakyat, yakni guru tersebut bisa ditempatkan lewat penugasan dari ASN atau guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru.
"Dua opsi itu yang masih dimatangkan," kata Gus Ipul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (24/3).
Dia menuturkan, perencanaan perekrutan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final, dan satuan tugasnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.
Selain itu, dia memastikan bahwa tata kelola Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekah lainnya tidak akan ada kesenjangan, sebab pengelolaannya juga bekerja sama dengan kementerian lain.
Saat ini, kata dia, terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Adapun sebanyak 82 Sekolah Rakyat masih dalam tahap asesmen bangunan hingga tanah.
Gus Ipul menyebutkan saat ini ada 200 titik usulan bangunan atau lahan kosong dari pemda untuk Sekolah Rakyat.
Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, pemerintah tidak hanya menggunakan APBN tetapi juga akan melibatkan swasta untuk membangun sarana dan prasarana.
Menurut dia, saat ini masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat, dan penghitungannya akan disesuaikan dengan biaya operasional per orang.
Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa tiap wilayah akan memiliki perhitungan yang berbeda, sebab ada jenjang pendidikan yang berbeda.
"Kalau SMA, SMP, SD kan beda-beda ya, belum sama maksudnya, setiap daerah indeksnya berbeda-beda," katanya.
53 Sekolah Siap Diresmikan Tahun Ini
Mensos juga menyebut, hingga saat ini ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang.
"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong," ujar Saifullah Yusuf usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan.
Dari jumlah tersebut, saat ini telah tercatat 53 unit yang siap digunakan, dimana sebagian besar merupakan aset milik Kementerian Sosial. Selain itu, saat ini terdapat 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal.
"Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ujarnya.
