Bhima Yudhistira Jelaskan Pengaruh UU TNI Terhadap Anjloknya Ekonomi Indonesia

Selain isu usia pensiun, Bhima juga menyinggung wacana pengisian jabatan sipil oleh personel TNI. Menurutnya, hal ini semakin memperkuat kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan pemerintah.

"Investor itu memandang bahwa masuknya militer, apalagi aktif yang belum masa pensiun, ini mendistorsi meritokrasi, mendistorsi orang-orang terbaik yang ada di birokrasi, yang ada di profesional untuk menduduki tingkat puncak kemudian diisi political appointee," jelasnya.

Selanjutnya, berisiko menimbulkan sentimen kalau militer maka boleh masuk jabatan sipil. Menurut Bhima, sentimen seperti itu dampaknya bisa fatal secara ekonomi.

"Itu dari daya saing, dari efisiensi sumber daya, dari celah korupsi, itu nanti kelihatan semua di sana tuh resiko-resikonya," pungkasnya.

Respons DPR

Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara menanggapi soal masih masifnya penolakan terhadap RUU TNI yang sudah disahkan menjadi UU, bahkan ada yang sudah menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Puan justru meminta masyarakat yang masih menolak untuk membaca kembali isi UU TNI yang baru.

"Pertama, ini baru selesai disahkan, kemudian penomorannya pun baru selesai dinomor-in. Jadi tolong baca dahulu secara baik-baik isinya, apakah kemudian isinya itu ada yang tidak sesuai, apakah isinya itu kemudian ada yang mencurigakan, apakah isinya itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Menurutnya, kalau memang yang sudah beredar ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka boleh saja diprotes.

"Jadi kalau kemarin yang beredar itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan apa yang sudah diputuskan itu memang tidak sesuai diharapkan, barulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memang harus diprotes. Namun kalau kemudian belum baca, tolong baca dahulu," ujarnya.