Infografis
Suara.com - Amerika Serikat dan Ukraina telah sepakat bahwa negara lain dapat berpartisipasi dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan terkait Ukraina, menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Selasa (25/3).
Sebelumnya pada hari yang sama, negosiasi anyar antara AS dan Ukraina berlangsung di Riyadh.
Setelah pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, mengungkapkan bahwa kedua pihak telah setuju untuk melarang serangan terhadap infrastruktur energi Rusia dan Ukraina.
Ia juga memastikan adanya kesepakatan untuk menjamin keamanan navigasi di Laut Hitam. Gedung Putih menyatakan bahwa dalam pertemuan di Riyadh, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan penggunaan kekuatan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Hitam.
"Poin ketiga dalam kesepakatan antara Ukraina dan AS adalah pengawasan dan pemantauan. Kami telah sepakat dengan pihak Amerika bahwa memungkinkan untuk melibatkan negara ketiga selain AS. Ini bukan hal yang buruk; misalnya, kami dapat mengundang pihak dari Eropa atau Turki untuk memantau situasi di laut," jelas Zelenskyy dalam konferensi pers setelah perundingan di Riyadh.
"Dari Timur Tengah juga bisa melibatkan pengawasan sektor energi. Ini adalah masalah teknis, namun poin ketiga dalam kesepakatan ini menegaskan bahwa pengawasan dan pemantauan sangat krusial dan bisa melibatkan pihak lain," tambah Zelenskyy.
Meskipun demikian, Presiden Ukraina percaya bahwa keahlian dari AS dan Eropa sudah memadai untuk melakukan pemantauan.
"Ada beberapa tantangan teknis. Proses ini tidak dapat diselesaikan dengan segera, tetapi secara teknis, AS memiliki kemampuan tinggi untuk memantau berbagai aspek, baik di laut maupun di udara," tambahnya.
Pada 25 Maret, Kremlin mengeluarkan pernyataan terkait hasil pertemuan antara delegasi Rusia dan AS di Riyadh.
Baca Juga: Rusia Gempur Ukraina dengan Serangan Drone Terbesar, Lukai Tiga Remaja dan Picu Kebakaran
Dalam pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump, kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan inisiatif Laut Hitam.
