Infografis
Tepi Barat, yang direbut Israel dalam perang tahun 1967, saat ini dihuni oleh sekitar tiga juta warga Palestina dan hampir 500.000 warga Israel.
Kehadiran permukiman ini telah lama menjadi sumber ketegangan, karena Palestina memandangnya sebagai penghalang bagi pendirian negara merdeka di masa depan.
Smotrich: Langkah Menuju Kedaulatan de Facto
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang juga merupakan pemimpin sayap kanan pro-pemukim, menjadi tokoh utama di balik keputusan tersebut.
Ia menyambut baik langkah kabinet dan menyebutnya sebagai "langkah penting" bagi perkembangan pemukiman di Tepi Barat.
“Pengakuan masing-masing (lingkungan) sebagai komunitas yang terpisah... merupakan langkah penting yang akan membantu perkembangan mereka,” ujar Smotrich dalam pernyataannya di Telegram.
Ia bahkan menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari “revolusi” untuk mewujudkan kedaulatan de facto Israel di Tepi Barat, yang ia sebut dengan nama Alkitabiah, Yudea dan Samaria.
Hamas dan LSM Mengecam
Kelompok Hamas mengecam keras kebijakan Israel tersebut. Dalam pernyataan resminya, Hamas menyebut langkah ini sebagai bukti bahwa permukiman Israel adalah “proyek penggantian rasis” yang bertujuan mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka.
Baca Juga: Hamas Desak Negara Arab-Islam: Tekan Israel Hentikan "Perang Genosida" di Gaza!
Kementerian Luar Negeri Palestina menambahkan bahwa selain perluasan permukiman, Israel juga meningkatkan operasi militer di Tepi Barat utara. Otoritas Palestina menyebut tindakan ini sebagai bagian dari eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penyitaan tanah Palestina.
